Balik Menyerang! Pemain Naturalisasi Malaysia Siapkan Langkah Hukum Lawan FAM?

Jakarta, tvOnenews.com - Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang skandal pemalsuan dokumen yang menyeret sejumlah pemain naturalisasi yang memasuki babak baru. Setelah dijatuhi sanksi larangan bertanding selama 12 bulan oleh FIFA, tujuh pemain naturalisasi disebut-sebut berhak menuntut kompensasi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Sedikitnya ada tujuh pemain asal Malaysia yang merasa mengalami kerugian besar, baik secara profesional maupun finansial, akibat sanksi tersebut. Mereka menilai keputusan FIFA membuat karier tertahan selama setahun penuh, tanpa pendapatan, dan kepastian masa depan di dunia sepak bola. FIFA Salahkan Pemain Tak Teliti Baca Dokumen Dalam penjelasan resminya, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan karena para pemain dinilai tidak memeriksa dokumen dan kontrak dengan saksama terkait proses penyelesaian dokumen keimigrasian dan administrasi mereka. FIFA juga menyoroti sikap beberapa pemain yang dinilai terlalu tenang ketika skandal ini mencuat. Kurangnya reaksi tegas maupun langkah nyata untuk melindungi diri sendiri membuat komunitas sepak bola mempertanyakan sejauh mana inisiatif mereka dalam menghadapi situasi genting tersebut. Namun, kesimpulan bahwa para pemain tidak membaca dokumen secara teliti justru memunculkan perdebatan baru. Di satu sisi, hal itu dijadikan dasar pemberian sanksi. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kelalaian dari pihak lain yang berkaitan dengan proses administrasi, termasuk federasi. Sementara itu, Presiden Asosiasi Hukum Olahraga Malaysia (Sports Law Association of Malaysia/SLAM), Balbeer Singh, menilai bahwa pihak yang mengalami kerugian paling besar dalam skandal ini adalah para pemain. “Para pemain ini kehilangan seluruh pendapatan selama 12 bulan. Bagi pesepak bola profesional, setahun tanpa bermain bukan hanya soal tidak turun ke lapangan, tapi juga kehilangan sumber nafkah utama dan kesempatan emas dalam karier,” ujar Balbeer. Menurut Balbeer, situasi ini membuka peluang hukum bagi para pemain untuk menggugat FAM dan pihak terkait lainnya, terutama jika mereka bisa membuktikan bahwa kesalahan administrasi bukan sepenuhnya berada di pundak mereka. Menunggu Putusan CAS Sebelum Gugat FAM Balbeer menjelaskan, langkah hukum terhadap FAM baru bisa ditempuh setelah seluruh proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (Court of Arbitration for Sport/CAS) diselesaikan. CAS menjadi pintu terakhir bagi para pemain untuk membuktikan bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil dalam skandal ini. “Jika CAS memunculkan putusan atau pertimbangan yang menguntungkan pemain, itu bisa menjadi landasan kuat untuk melanjutkan kepada gugatan kompensasi atas kerugian profesional dan ekonomi,” jelasnya. Namun, Balbeer juga mengingatkan bahwa posisi pemain tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Fakta bahwa FIFA menilai mereka tidak membaca dokumen dengan teliti akan menjadi salah satu titik lemah bila sengketa ini berlanjut ke pengadilan. “Itu bisa muncul sebagai argumen bahwa mereka kurang berhati-hati dalam melindungi kepentingan hukum mereka sendiri. Dalam sengketa sepak bola internasional, aspek kehati-hatian administrasi menjadi salah satu poin penting,” tambahnya. Meski peluang menggugat terbuka, belum ada kepastian apakah para pemain akan benar-benar membawa FAM ke jalur hukum. Menurut Balbeer, sebagian dari mereka mungkin mempertimbangkan ulang rencana tersebut. “Proses hukum itu panjang, mahal, dan bisa berpengaruh pada masa depan karier pemain. Ada yang mungkin memilih fokus kembali ke lapangan setelah sanksi berakhir, ketimbang terjebak dalam sengketa berkepanjangan,” ucapnya. Di sisi lain, bagi pemain yang merasa sangat dirugikan, gugatan bisa menjadi cara untuk mencari keadilan sekaligus kompensasi atas pendapatan dan kesempatan yang hilang selama setahun penuh. “Ini hak hukum yang melekat pada setiap pemain. Mereka berhak menggunakannya jika merasa menjadi korban dalam situasi ini,” tegas Balbeer. Balbeer Minta FAM dan Pemain Duduk Bersama Di tengah memanasnya situasi dan meningkatnya sorotan publik, Balbeer mendorong agar FAM dan para pemain segera membuka ruang dialog. Ia menilai komunikasi terbuka bisa menjadi jalan tengah untuk meredakan konflik dan menghindari dampak lebih luas terhadap sepak bola Malaysia. “Lebih baik kedua belah pihak bertemu, berbicara dari hati ke hati, dan mencari solusi yang adil dan rasional. Bila perlu, melibatkan mediator independen,” sarannya. Menurutnya, penyelesaian secara mufakat akan jauh lebih menguntungkan bagi ekosistem sepak bola Malaysia dibandingkan perang berkepanjangan di meja hijau. “Sepak bola Malaysia sedang melalui hari-hari yang penuh gejolak. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana, itu bukan hanya menyelamatkan karier pemain, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola nasional,” tutup Balbeer.(lgn)

Balik Menyerang! Pemain Naturalisasi Malaysia Siapkan Langkah Hukum Lawan FAM?

Berita Terkait

Naturalisasi Disorot! Kegagalan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games Picu Perdebatan Panas

Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: All Indonesian Final di Thailand! Ubed Tantang Alwi Farhan di Partai Puncak

Berhasil Lebih Dulu Amankan Satu Tempat di Final SEA Games 2025, Alwi Farhan Tunggu Ubed di Partai Puncak

Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Bungkam Wakil Malaysia, Alwi Farhan Amankan Satu Tempat di Final

Topik Terkait

Malaysia

Pemain Naturalisasi

Fifa

Fam

Skandal Pemain Naturalisasi

Balbeer

Cas

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Timnas Indonesia

Patrick Kluivert

Kualifikasi Piala Dunia 2026

Pssi

Arab Saudi