AFC Semprot Pemerintah Malaysia, Minta Tak Campuri Urusan FAM Buntut Skandal 7 Pemain Naturalisasi Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan Asosiasi Sepak bola Malaysia (FAM). Pemerintah dinilai ikut campur buntut skandal tujuh pemain naturalisasi ilegal Timnas Malaysia.

Tujuh pemain naturalisasi Harimau Malaya yang bermasalah tersebut yakni Imanol Macucha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, dan Hector Hevel. Mereka dipalsukan secara dokumentasi agar bisa membela Timnas Malaysia.

Akibatnya, mereka mendapatkan sanksi denda dari FIFA dan tak diizinkan beraktivitas apa pun di dunia sepak bola selama 1 tahun. Skandal tersebut membuat hubungan antara FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan, terlebih ada keterlibatan dari pemerintah Malaysia.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan FAM usai terjadi krisis buntut skandal tujuh pemain naturalisasi ilegal Timnas Malaysia.

“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jabatan. Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times.

Lebih lanjut, Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik.

Ia menegaskan bahwa meski FAM tengah menghadapi krisis setelah keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur. Sebab, kepemimpinan asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota melalui kongres.

Windsor mengatakan pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia. Namun perannya adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi.

Ia menambahkan bahwa semua pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati, karena salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif FAM.