Pertamina di Persimpangan: Kegagalan Restrukturisasi dan Suara Pekerja yang Benar Terbukti

Kekhawatiran ini bukan isapan jempol, namun terbukti dengan masuknya saham pihak asing, seperti Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) di anak usaha Pertamina International Shipping pada tahun 2022.

2. Potensi Privatisasi Terselubung 

Struktur subholding, menurut FSPPB, membuka celah privatisasi aset strategis yang seharusnya tetap di bawah kendali penuh negara.

3. Inefisiensi Bisnis dan Tumpang Tindih Fungsi

FSPPB telah memprediksi bahwa pembentukan subholding justru akan menciptakan birokrasi baru, duplikasi fungsi, dan inefisiensi, bukan malah efisiensi seperti yang dijanjikan. Kini, pengakuan manajemen Pertamina sendiri membenarkan kekhawatiran ini.

4. Transfer Pricing

Pemisahan entitas menjadi subholding juga akan menimbulkan isu transfer pricing kompleks antar subholding yang merugikan kinerja keseluruhan maupun potensi laba perusahaan.

Kini apa lacur, suara pekerja yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam pengambilan keputusan strategis kala itu seolah diabaikan. Manajemen bahkan menggalang opini para pakar dan mass media guna menentang serta mendiskreditkan suara pekerja.

Kini, kekhawatiran dan prediksi FSPPB terbukti benar. Saatnya organisasi pekerja kembali menegaskan posisinya dan menuntut pertanggungjawaban serius dari Direksi Pertamina (yang telah mengaminkan plus memuluskan HSH) dan juga Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Pertamina.

Reintegrasi Pertamina dan Penegakan Akuntabilitas

Carut-marut strategi restrukturisasi Pertamina menuntut solusi berani dan fundamental. Pertamina harus kembali ke bentuk yang terintegrasi penuh dari hulu hingga hilir. Meski akan memerlukan effort besar, biaya tak sedikit, dan potensi resistensi internal maupun eksternal, namun langkah reintegrasi holistik Pertamina merupakan keniscayaan untuk menyelamatkannya dari kerugian lebih besar di masa mendatang.

Mengembalikan Pertamina sebagai entitas solid dan terintegrasi adalah cara paling efektif memastikan optimalisasi seluruh rantai operasional dan bisnis perusahaan.

Langkah ini akan menghilangkan hambatan birokrasi antar-subholding yang tumpang tindih, memperkuat sinergi vertikal, dan memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan kepentingan nasional dan kedaulatan energi.

Terlebih belakangan muncul kabar publik yang mengaitkan sejumlah keputusan strategis kepemimpinan Direksi Pertamina sebelumnya dengan kecenderungan potensi audit investigatif. Jika benar terjadi, maka hal itu perlu ditindaklanjuti segera oleh lembaga penegak hukum secara akuntabel dan terbuka.