Gugatan PTUN PDIP dan Implikasi Hukum Pasca-putusan MK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Senin (22/04/2024), MK menyatakan permohonan pemohon "tidak beralasan menurut hukum seluruhnya".

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan bahwa berkas gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Adapun sidang perdana digelar pada 2 Mei 2024.

Berdasarkan hal diatas, timbul pertanyaan kritis: 

Apakah keputusan PTUN dapat menimbulkan implikasi hukum atau dapat mempengaruhi putusan MK? Apakah keputusan tersebut dapat membatalkan penetapan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024? 

Pada pokoknya ada empat Petitum yang dimintakan oleh PDIP kepada PTUN yaitu:
* Menunda pelaksanaan Keputusan KPU no 360 tahun 2024.
* Memerintahkan KPU untuk tidak melakukan/menerbitkan keputusan apapun sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap.
* Mencabut Keputusan KPU no 360 tahun 2024.
* Mencabut dan mencoret pasangan Prabowo-Gibran.

Pada sidang perdana di PTUN Jakarta Kamis 2 Mei 2024, yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi, PDIP diminta mengubah isi petitum gugatan dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU dari petitum semula, meminta PTUN membatalkan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Paslon Capres-Cawapres.

KPU dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. PDIP kini meminta PTUN menyatakan KPU sebagai pejabat negara melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran.

Dari situ, PDIP akan mendorong MPR mempertimbangkan putusan itu untuk membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih.

Hal ini dimintakan karena di anggap KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas dengan ini penulis sampaikan ulasan secara komprehensif dan dengan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Luas Lingkup Kewenangan PTUN

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang no 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Ketentuan itu berbunyi: