Hasil RDP Komisi II DPR: KPU Komit Gelar Pemilu Proporsional Terbuka

Jakarta, tvOnenews.com - Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia saat RDP mengatakan, KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. "Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat RDP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/1/2023). Selain itu, dia juga mengucapkan, RDP juga menghasilkan poin kesimpulan bahwa Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu. Poin kesimpulan lainnya, Komisi II DPR juga mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu," pungkasnya. Selain itu, Komisi II DPR menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kemudian, Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif melalui mekanisme Job Fit. "Guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif," ujarnya. Poin kesimpulan terakhir, Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah. Sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil. "(Adapun) daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama," ujar Doli. Secara keseluruhan ada enam poin yang menjadi kesimpulan dari RDP Komisi II DPR RI bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI yang dimulai sejak sekitar pukul 14.00 WIB hingga 21.06 WIB. (ant/aag)

Hasil RDP Komisi II DPR: KPU Komit Gelar Pemilu Proporsional Terbuka

Berita Terkait

DKPP Ungkap Terima 206 Perkara Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Begini Rinciannya

Buntut Pemakaian Jet Pribadi, DPR Sebut Bakal Evaluasi Pengelolaan Anggaran KPU

Komisi II DPR Bakal Panggil Ketua dan 4 Anggota KPU Buntut Polemik Jet Pribadi di Pemilu 2024

Sidang Gugatan Pendidikan SMA Wapres Gibran Ditunda ke 27 Oktober, Penggugat Keberatan Kuasa Ganda KPU

Topik Terkait

Kpu Ri

Komisi Ii Dpr Ri

Pemilu 2024

Bawaslu Ri

Saksikan Juga

Kembali Beroperasi, Planetarium Langsung Diserbu Wisatawan

Wahana Taman Pintar di DIY Dipadati Ribuan Pengunjung

Polisi Tetapkan Status Siswi SD yang Membunuh Ibu Kandungnya

Polisi Periksa Nenek Elina yang Diusir oleh OTK dari Rumahnya Sendiri

Insiden Kebakaran di Panti Jompo Menewaskan 16 Orang

Tengah Berenang, Kakak Beradik Tewas Tenggelam

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Mbg