Kawal Vonis Mati Herry Wirawan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tunggu Berkas Resmi dari MA

Jakarta - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana mengungkapkan, pihaknya masih menunggu berkas resmi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk bisa melakukan eksekusi terhadap Herry Wirawan, terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santri di Bandung.

Asep mengaku belum menerima putusan resmi dari MA, sehingga pihaknya baru akan mempelajari terkait amar putusan, dan melaksanakan eksekusinya setelah menerima putusan resmi dari MA.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak MA, namun sampai saat ini kami belum menerima putusan resminya, dengan dasar itulah kami tetap mendasarkan pada putusan pengadilan tinggi tersebut, yang pada saat itu putusannya hampir sama dengan MA,” terang Asep dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian PPPA di Bandung, (10/1/2023).

Dalam rapat koordinasi tersebut, dia menjelaskan beberapa poin dalam putusan tersebut.

"Diantaranya, pada penetapan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban yang diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga masing - masing, dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi secara berkala," papar Asep.

"Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing," tambahnya.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan, sejauh ini Negara baru menyita sebuah kendaraan sepeda motor dan fotokopi STNK, KTP, dan beberapa sarung. Melihat jumlah nilainya yang kecil, Asep menyebut, pihaknya meminta hakim untuk memerintahkan perampasan aset milik terdakwa.

"Kami tidak bisa melakukan penyitaan karena tidak ada dasar dari pengadilan. Namun berdasarkan informasi, terdakwa memiliki lahan tanah dan bangunan. Meski memang belum jelas, kami mohon ini dikabulkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dan beberapa pihak terkait membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal dan memastikan vonis hukuman mati pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri di Bandung yaitu Herry Wirawan (HW).

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menuturkan bahwa sinergi dan kerja bersama dari lintas sektor akan sangat penting dilakukan dalam penanganan perkara ini.

Untuk diketahui, Satgasus ini dibentuk pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Herry Wirawan (HW).

Bintang mengatakan, nantinya Tim Satgas ini akan dipimpin oleh pihak dari Kejati Jawa Barat dengan beranggotakan sejumlah lembaga dan institusi.
Seperti Kementerian PPPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dinas Hukum dan HAM Jawa Barat, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

"Tim ini akan diketuai oleh Wakil Kepala Kejati Jawa Barat, Didi Suhardi. Untuk selanjutnya teknisnya apa saja yang akan dilakukan oleh tim satgas kami akan melakukan pertemuan kembali," kata Bintang dalam rapat koordinasi dengan Kejati Jabar di Bandung, (10/1/2023). (rpi/ree)