Heboh Ide Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka, Menkeu Purbaya: Jadi Itu Konteksnya Tidak Serius

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik rencana pengenaan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka akhirnya diluruskan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa wacana tersebut bukan kebijakan resmi pemerintah, melainkan sekadar pernyataan dalam konteks non-serius. Klarifikasi ini disampaikan menyusul reaksi keras dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang menolak gagasan tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional. “Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kita belum pernah merencanakan (informasi itu) untuk mengutip. Kan saya dulu bekas deputi menteri bagian Menko Maritim yang dulu maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya,” kata Purbaya dalam Media Briefing di BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026). Purbaya menjelaskan, Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk memungut biaya dari kapal yang melintas di jalur internasional seperti Selat Malaka. Hal ini mengacu pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan navigasi. Menurutnya, negara justru memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan jalur pelayaran, bukan membebani kapal dengan pungutan. “Terus bahkan itu di freedom of navigation itu kita diwajibkan kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE kita. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu. Jadi kalau (informasi yang) serius itu,” ujarnya. Sebagai alternatif, pemerintah kini mengarahkan strategi untuk tetap meraup manfaat ekonomi tanpa melanggar aturan internasional, yakni melalui penyediaan layanan bagi kapal yang melintas. “Jadi misalnya di Banten, selat Banten, kita buat service macam-macam dulu. Antara lain pemanduan, kalau memang ada kapal yang nggak jelas itu, atau service lain, separate service, anak buah kapal yang mau diganti,” jelas Purbaya. Skema ini dinilai lebih realistis dan sejalan dengan praktik global, di mana negara memonetisasi jalur strategis melalui jasa tambahan, bukan pungutan langsung. Lebih lanjut, pemerintah berencana memperluas model layanan tersebut ke sejumlah jalur pelayaran penting lainnya, seperti kawasan Selat Sunda dan Selat Lombok, yang juga menjadi lintasan kapal internasional. “Di situ nanti dioptimalkan service yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan,” tandas Purbaya. Dengan demikian, pemerintah menegaskan arah kebijakan yang tetap menghormati hukum laut internasional, sekaligus mencari celah optimal untuk meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas pelayaran global tanpa memicu konflik diplomatik. (agr/iwh)

Heboh Ide Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka, Menkeu Purbaya: Jadi Itu Konteksnya Tidak Serius

Berita Terkait

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Rupiah Tembus Rp17.300 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Dibanding Negara Lain, Kita Masih Kuat

Survival Mode Diaktifkan, Menkeu Purbaya: Pajak Tak Boleh Main-main, Bisa Hancur Kita

Purbaya Ngaku Tak Tahu Sumber Gaji Manajer Kopdes Merah Putih: APBN Cuma Bayar Cicilan Rp40 Triliun

Topik Terkait

Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan

Pajak

Selat Malaka

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Lebaran