- Instagram/@s_tjo
Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR
Sofifi, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos berbicara kondisi paradoks ekonomi di Malut. Pembahasan ini berlangsung dalam pertemuan strategis dengan DPR RI.
Sherly Tjoanda bertemu dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifiik Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Rabu (22/4/2026). Di momen ini, ia mendesak DPR mendukung pembangunan infrastruktur.
Menurut Sherly Tjoanda, usulan anggaran pembangunan infrastruktur di Malut senilai Rp2,9 triliun. Gubernur Malut itu memahami pertumbuhan ekonomi di Malut pada 2025 tertinggi di Indonesia.
Ia menambahkan, pertumbuhan ini tercatat dengan angka 34 persen (YoY). Akan tetapi, pertumbuhan ini sama sekali belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Malut.
"Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan," ujar Sherly dalam keterangan resminya, Jumat (24/4/2026).
Apa Saja Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Malut Belum Merata? Ini Kata Sherly Tjoanda
- Pemprov Malut
Sherly Tjoanda mengungkap alasan dirinya meminta dana untuk pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan ada sejumlah penyebab pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat luas.
Wanita berusia 43 tahun itu menjelaskan, salah satu alasan terbesarnya karena minimnya konektivitas. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Malut berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Sayangnya akses rendah membuat perekonomian mereka terhambat. Sherly lebih dulu menyoroti para akses jalan hingga jembatan sebagai akar masalahnya.
"60 persen penduduk kami adalah petani dan 20 persen nelayan, mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena jalan dan jembatan banyak yang belum terkoneksi," jelasnya.
Ia menjelaskan, masih banyak warga menyeberang sungai. Hal ini disebabkan lantaran minimnya jembatan.
Selain itu, masih banyak wilayah di Malut terisolasi. Akibatnya, mereka masih di ambang ketertinggalan terutama dari aspek ekonomi.
Sherly menuturkan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) menghadapi pemotongan anggaran daerah (DAU & DBH). Jumlahnya mencapai Rp3,5 triliun dan dilakukan secara kolektif.
Pemotongan ini menyasar pada Kabupaten/Kota dan provinsi. Maka dari itu, Pemprov Malut menggantungkan harapan agar diguyur dana oleh pusat melalui kementerian yang berwenang.