Akomodasi Haji Berantakan, DPR: Jangan-jangan Ada ‘Main Mata’ di Tim Pengadaan

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik pengadaan akomodasi haji kembali memanas. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), melontarkan kritik tajam terhadap tim pengadaan yang dinilai mengabaikan keputusan resmi DPR. Sorotan utama HNW tertuju pada penggunaan Tower Al Hidayah yang disebut menampung hingga 21.000 jemaah. Ia menilai perhitungan kebutuhan kamar seharusnya jelas dan tidak bisa diabaikan. “Tapi tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait Al Hidayah. Saya akan menyoroti lebih detail lagi, Pak,” kata Hidayat Nur Wachid dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI pada Selasa (14/4/2026). Menurutnya, jika kapasitas mencapai 21.000 jemaah, maka kebutuhan kamar dengan skema empat orang per kamar harus mencapai 5.250 unit. “Jadi kalau Tower Al Hidayah itu digunakan 21.000, itu harus tersedia kamar isi empat 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi empat ketemunya 5.250 kamar,” terangnya. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian. Hidayat Nur Wachid mengungkap adanya variasi kapasitas kamar yang dinilai melenceng dari perencanaan. “Sedangkan di sana ada isi empat, ada isi lima, ada isi enam. Di sinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan Panja dan keputusan Raker. Ini perlu dicatat,” tegasnya. Ia bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan tersebut. “Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia atau malaikat? Saya katakan itu,” ucapnya menyindir. Wachid juga mengaku menyayangkan kondisi ini, terlebih karena pembentukan kementerian terkait lahir dari Komisi VIII dengan tujuan memperbaiki layanan haji. “Ya, Bapak, saya ini terus terang apa yang disampaikan Bu Selly sama, menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji karena ini adalah yang lahir dari Komisi VIII. Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki, memperbaiki layanan haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah, Pak Wamen, kartel,” katanya. Lebih jauh, Wachid menduga adanya keterlibatan orang lama di Kantor Urusan Haji (KUH) yang masih bercokol dalam tim pengadaan. “Ini catatan ya. Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang KUH yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya. Itu harus segera, mereka harus dibuang! Tarik ke Indonesia!” tegasnya. Ia pun mengingatkan agar penempatan SDM di KUH tidak diisi oleh orang-orang lama yang berpotensi menghambat perbaikan. “Makanya jangan ditaruh KUH, di KUH itu jangan ditaruh orang yang lama-lama di sana, Pak,” tandasnya.(rpi/raa)

Akomodasi Haji Berantakan, DPR: Jangan-jangan Ada ‘Main Mata’ di Tim Pengadaan

Berita Terkait

Mana yang Didahulukan, Daftar Haji atau Menolong Orang Lain? Buya Yahya Jelaskan Sikap yang Tepat

DPR Soroti Penyampaian Informasi Petugas Haji Bikin Resah, Salah Fiqih hingga Menakut-nakuti Suasana Perang

DPR Minta Evaluasi Total Mudik Lebaran, Soroti Kantung Parkir di Pelabuhan hingga Perbaikan Jalan

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

Topik Terkait

Haji

Dpr Ri

Kantor Urusan Haji

Saksikan Juga

Polisi Dalami Motif Pelaku Penculikan Pelajar SMP di Cimahi

Terbongkar! Ki Bedil Perakit Senpi Ilegal Selama Dua Dekade di Jabar Dibekuk Polisi

Jasad Bayi Terbungkus Boks Ditemukan di Atas Gerobak Es Cendol

Grup Chat Pelecehan Verbal Mahasiswa FH UI Viral, 16 Orang Diperiksa

Satpol PP Evakuasi Bayi Nyaris Terkubur Hidup-hidup di Semak Belukar

Tanggapi Harga Plastik Mahal, Pramono: Manfaatkan Daun Pisang

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran