Pemerintah Kucurkan Bantuan Segini untuk Korban Bencana di Pidie Jaya, Tito Karnavian Tegaskan Pemulihan Terus Dipercepat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Tito bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Bantuan yang diberikan mencakup santunan ahli waris sebesar Rp15 juta bagi keluarga dari 56 korban meninggal dunia.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp5 juta untuk 23 korban luka berat. Dukungan lain berupa jaminan hidup (jadup) diberikan kepada 66.629 jiwa.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian sementara (huntara) sebesar Rp3 juta kepada 18.839 kepala keluarga. Selain itu, terdapat bantuan stimulan sosial ekonomi senilai Rp5 juta bagi 18.839 kepala keluarga guna membantu pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di samping bantuan tersebut, Tito turut menyerahkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain 250 paket perlengkapan ibadah serta bantuan alat berat berupa dump truck, ekskavator, dan backhoe loader.

Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Tito sebelum menghadiri penutupan Khanduri Nuzulul Qur'an Aceh Ramadan Festival 2026 di Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam sambutannya, Tito menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pemulihan pascabencana di Pidie Jaya. Ia menilai kondisi di lapangan mulai menunjukkan kemajuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa di antaranya terlihat dari kembali lancarnya akses jalan, normalnya pasokan listrik, serta mulai berfungsinya sejumlah fasilitas umum.

"Nah, di samping itu, upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus, pengerahan TNI/Polri, BNPB, beragam-beragam [dalam pemulihan pascabencana]," ujar Tito dalam acara bertajuk Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar yang digelar secara hybrid.

Tito menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal memberikan perhatian serius terhadap bencana yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Setelah bencana terjadi, Tito sempat mengusulkan pemberian dana darurat sebesar Rp2 miliar kepada presiden untuk 52 kabupaten/kota yang terdampak.

Usulan tersebut kemudian disetujui dengan peningkatan nilai bantuan. Presiden bahkan menaikkan alokasi anggaran menjadi Rp4 miliar untuk masing-masing daerah terdampak.

Selain dukungan tersebut, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta pemerintah daerah.

Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan, terutama melalui langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Yang tidak mampu tetap ditangani pusat. Di pusat saya sampaikan kepada Pak Wagub, Pak Gubernur, kita sudah rapat. Pada waktu di Kemenko PMK, Bappenas sudah menyampaikan angka lebih kurang Rp53 triliun untuk pemulihan ke depan," imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program pemulihan jangka panjang. Salah satunya melalui pembangunan kembali jalan yang direncanakan secara permanen. Selain itu, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak juga akan dilakukan secara menyeluruh.

Tito menekankan pentingnya kelengkapan data dari pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap. Pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti jika data yang diajukan telah lengkap dan akurat.

"Cepatnya huntap, salah satunya itu adalah adanya data. Kalau datanya ada, lengkap, saya segera akan melakukan eksekusi. Saya akan koordinasi kepada BNPB dan Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait. Beliau berdua sudah menunggu," tandasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia Haris, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan secara virtual. (rpi)