Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, PAN dan Golkar Langsung Bereaksi Singgung Kewenangan Presiden: Penilaiannya Murni

Ia menilai berbagai kerja sama lintas negara perlu segera diwujudkan agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Saleh menegaskan apa pun keputusan Presiden, diharapkan mampu membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

“Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apa pun yang diputuskan, semoga dapat membawa kebaikan bagi semua,” tuturnya.

Reaksi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut menanggapi isu rencana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) itu tidak memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan kader Golkar terkena perombakan kabinet.

Bahlil menegaskan, posisi menteri pada dasarnya adalah pembantu presiden.

"Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden," kata Bahlil usai rapat dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Ia menambahkan, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri.

Menurut Bahlil, reshuffle kabinet sepenuhnya berada dalam hak prerogatif Presiden.

"Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden," ujarnya. (rpi)