Internet Mati saat Bencana, Kelambanan dan Kelalaian Operator Telekomunikasi di Aceh Jadi Sorotan

Aceh, tvOnenews.com - Kelambanan dan potensi kelalaian operator telekomunikasi kembali menjadi sorotan setelah layanan internet di Aceh berulang kali lumpuh di tengah situasi darurat pascabencana. Pola ini kembali terulang dalam beberapa pekan terakhir pascabanjir dan longsor, ketika akses komunikasi mati hampir tanpa jeda dan menyulitkan masyarakat memperoleh informasi krusial. Konsultan Hukum dan Mediator PMN LBH Qadhi Malikul Adil, Bukhari menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang tidak bisa lagi dipahami sebatas gangguan teknis. “Pasca banjir dan longsor, kita melihat betapa rentannya sistem telekomunikasi di Aceh. Internet langsung blackout begitu listrik terputus. Ini bukan semata persoalan teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab hukum dan pelayanan publik,” bebernya kepada awak media, Senin (22/12/2025). Bahkan ia menegaskan, matinya internet setiap kali terjadi gangguan sistem mencerminkan lemahnya kesiapsiagaan operator telekomunikasi di wilayah rawan bencana. Padahal, kata dia, layanan komunikasi merupakan infrastruktur vital yang seharusnya tetap berfungsi dalam kondisi krisis. Fakta di lapangan menunjukkan banyak Base Transceiver Station (BTS) di Aceh tidak dilengkapi cadangan daya yang memadai. Idealnya, tower telekomunikasi memiliki baterai atau genset yang mampu menopang operasional minimal 4 hingga 8 jam. Namun pada praktiknya, sebagian BTS hanya bertahan puluhan menit, bahkan ada yang langsung mati ketika pasokan utama terganggu. Dalam kondisi darurat, tanggung jawab operator tidak berhenti pada keberadaan genset semata. Ketika genset BTS kehabisan bahan bakar, operator seharusnya segera melakukan pengisian ulang. Jika genset rusak akibat terdampak bencana, penggantian atau perbaikan cepat menjadi kewajiban, bukan opsi. Ketergantungan berlarut pada pemulihan pihak lain mencerminkan lemahnya manajemen kedaruratan. Lanjut ia menjelaskan, bahwa kewajiban tersebut bukan pilihan, melainkan tanggung jawab yang melekat pada penyelenggara layanan telekomunikasi. “Jika tidak dipenuhi, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian korporasi yang berdampak langsung pada kepentingan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 46 Tahun 2021 yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menjamin keandalan dan kesinambungan layanan, termasuk saat bencana. Peristiwa berulang di Aceh menjadi peringatan keras bahwa internet bukan sekadar layanan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang tidak boleh lumpuh justru saat paling dibutuhkan. (aag)

Internet Mati saat Bencana, Kelambanan dan Kelalaian Operator Telekomunikasi di Aceh Jadi Sorotan

Berita Terkait

Hashim Djojohadikusumo Tegaskan Prabowo Tidak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit di Indonesia

Main 'Perahu' Styrofoam di KBT Cakung, Seorang Anak Hilang Terseret Arus

Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Kediamannya, Ini yang Dibahas

Usai Banjir dan Longsor, Inilah Berbagai Upaya Pemulihan Sosial dan Ekonomi di Wilayah Aceh Tamiang dan Agam

Topik Terkait

Internet

Banjir

Longsor

Aceh

Bencana

Bts

Saksikan Juga

Kontingen Indonesia Pulang ke tanah Air Membawa 333 Medali

Pencarian 8 ABK Hilang Oleh Tim SAR Terkendala Cuaca Buruk

Bus Maut Merenggut Belasan Nyawa, Ternyata Sopir Cadangan

Lahar Panas Semeru Terjang Jalan, Penambang Terjebak

Akses Darat Terputus, Tim Medis Dikirim Menggunakan Helikopter

Warga Sibolga Harapkan Bantuan di Momen Hari Raya Natal

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir