Prabowo Soroti Dana Daerah Mengendap Rp203 Triliun, Mendagri Tito Ungkap Realisasi Belanja Baru 68 Persen

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaporkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengungkap adanya penumpukan anggaran ratusan triliun rupiah di bank daerah. Tito menyebut realisasi pendapatan daerah rata-rata mencapai 82–83 persen per 23 November 2025, dari total 552 pemerintah daerah. Namun, capaian itu masih jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 90 persen. “Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai, total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi, rata-rata di angka 82 (persen), 83 (persen). Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan,” kata Tito, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (25/11/2025). Selain pendapatan, Tito juga melaporkan bahwa realisasi belanja daerah masih rendah, baru menyentuh 68 persen. Ia menegaskan bahwa pemerintah mendorong belanja daerah minimal di atas 75–80 persen agar uang dapat beredar di masyarakat. “Kami mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat,” tuturnya. Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti besarnya dana daerah yang masih mengendap di perbankan daerah. Tito menyebut nilai totalnya mencapai sekitar Rp203 triliun, meliputi dana milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. “Beliau (Prabowo) tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya. Tito menjelaskan, salah satu penyebab lambannya penyerapan anggaran adalah karena banyak kepala daerah definitif baru dilantik pada Februari 2025. Para kepala daerah tersebut masih menyusun struktur pemerintahan, termasuk memilih kepala dinas hingga sekretaris daerah. “Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda (sekretaris daerah), dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” jelas Tito. Selain faktor pelantikan kepala daerah, Tito mengatakan sebagian besar daerah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran kontrak program yang dijadwalkan selesai pada akhir 2025. Pembayaran tersebut baru dilakukan setelah pekerjaan rampung. “Setelah itu, mereka (pemerintah daerah) juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari,” katanya. Pemerintah pusat kini menuntut percepatan serapan anggaran agar dana publik tidak terus mengendap dan perekonomian daerah tetap bergerak. (agr/nba)

Prabowo Soroti Dana Daerah Mengendap Rp203 Triliun, Mendagri Tito Ungkap Realisasi Belanja Baru 68 Persen

Berita Terkait

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

Tito Ungkap Inflasi Daerah Terdampak Bencana Mulai Membaik, Pemulihan Infrastruktur Berdampak

Sering Makan Korban, Wali Kota Subulussalam Minta Pemerintah Pusat Tangani Jalan Rawan di Kedabuhan

Upaya Percepatan Pemulihan Pasca Bencana, Satgas Kembali Distribusikan Paket Bantuan Bagi Warga Aceh Tamiang

Topik Terkait

Mendagri

Tito Karnavian

Dana Daerah

Pendapatan Daerah

Saksikan Juga

TNI Gugur di Lebanon, RI Desak Otoritas Israel Tanggung Jawab

VIRAL! Warga Mataram Digegerkan Benda Mirip Torpedo di Pesisir Pantai

Lansia ODGJ Tewas, Simpan Uang Rp3 Juta di Pakaian

Usai Bunuh Ibu Kandung, Anak Gasak Emas 13 Gram Milik Korban

Penampakan Tumpukan Sampah di Permukiman Rusunawa Tambora

Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Utamakan Kepentingan Rakyat

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran