Rakornas 2025: Kadin Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Carmelita juga menyoroti tantangan pendanaan infrastruktur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Menurutnya, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi
instrumen penting untuk menjaga momentum pembangunan.

Dijelaskan Carmelita, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan investasi infrastruktur nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp6.500 triliun, sementara kemampuan APBN dan BUMN baru menutup sekitar 57 persen, menyisakan celah 43 persen yang perlu diisi oleh sektor swasta.

"Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus menyinergikan arah kebijakan dan program kerja agar pembangunan nasional dapat berjalan selaras dan berkelanjutan,” jelasnya.

“Karena kami percaya, pembangunan akan lebih cepat jika kebijakan dirancang dari bawah ke atas, mendengar suara daerah, memahami kebutuhan sektor, dan memastikan dunia usaha menjadi bagian dari solusi,” tandas Carmelita.

Rakornas Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia ini juga diisi dengan dialog antara Kadin Provinsi, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan narasumber dari Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. (raa)