Warga Miskin Mengeluh Tak Pernah Dapat Bansos, DPRD DKI Jakarta Bongkar Masalah Data Ganda Penerima

Jakarta, tvOnenews.com — Keluhan warga miskin di Jakarta soal bantuan sosial (bansos) yang tak kunjung dirasakan mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat memastikan akan mengawal agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian, menegaskan pihaknya berkomitmen mengawasi distribusi berbagai bantuan, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kami di Komisi E DPRD DKI Jakarta selalu berkomitmen untuk mengawal agar penyaluran bansos, baik KJP maupun bantuan lain, bisa tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Justin saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Justin, jumlah penerima KJP meningkat signifikan pada 2025, dari 533 ribu penerima di 2024 menjadi 707 ribu penerima.

“Ini menunjukkan ada upaya perluasan jangkauan agar semakin banyak warga yang mendapat manfaat,” ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan perlunya sistem pendataan yang lebih rapi agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bansos.

“Misalnya, penerima KJP di Jakarta tidak boleh juga menerima KIP dari pemerintah pusat. Kalau terjadi double, kuota justru habis di sebagian kecil orang, sementara warga lain yang sebenarnya berhak bisa terlewat,” kata Justin.

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada warga miskin yang merasa luput dari bantuan. Di sebuah gang sempit di Jalan Kramat Pulo Gundul, Johar Baru, Rahmawati (bukan nama sebenarnya), 48 tahun, mengaku tak pernah merasakan bansos sejak anaknya sekolah dari SD hingga SMK.

“Enggak, biarpun aku anaknya sekolah juga enggak dapat. SMK anak saya, dari SD sampai SMK nggak pernah dapat bantuan, hanya KJP doang,” ujarnya kepada tvOnenews.com, Jumat (19/9/2025).

Rahmawati mengaku tak pernah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bansos pangan. “Saya nggak pernah dapat yang namanya PKH, bansos, BLT, nggak pernah,” tegasnya.

Ia bahkan sempat mencoba melapor ke pihak RW, tetapi diminta mendaftar mandiri lewat aplikasi yang tidak ia kuasai.

“Pernah sih, tapi katanya disuruh daftar sendiri pakai aplikasi. Disuruh daftar pakai hp, kalau saya enggak bisa, saya nggak paham jadinya nggak dapat bantuan. Disuruh daftar mandiri, kalau pun daftar juga belum tentu dapat, harus dapat rekomendasi dari RT,” keluhnya.

Ironisnya, ia menyebut ada warga lain yang menerima bantuan ganda. “Kaya bantuan beras pun aku nggak pernah dapat. Yang dapatnya dobel-dobel ya ada, tapi saya gak dapat,” katanya dengan nada getir.

Menanggapi kondisi itu, Justin menegaskan pihaknya akan terus mendorong Pemprov DKI memperbaiki sistem verifikasi.

“Komisi E akan terus mendorong Pemprov DKI memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi, supaya warga yang benar-benar tinggal di kontrakan kecil, punya anak sekolah, dan butuh bantuan, tidak tertinggal,” pungkasnya. (agr/iwh)