- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Dukung Prabowo Ambil Alih Saham BCA, PKB Beberkan Alasan Utamanya
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri menyebut partainya mendukung usulan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) untuk menyelamatkan uang negara.
Pasalnya, kata dia, terdapat indikasi adanya rekayasa dalam akusisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup. Menurutnya, pengambilalihan saham BCA harus segera dilakukan.
"PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA,” kata Sukri dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
“Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” sambungnya.
Dia menyebut pengambil alihan saham BCA tidak memerlukan dana tambahan ataupun suntikan dana. Sebab, pemerintah sudah mempunyai 51 persen saham BCA dari megaproyek BLBI.
“Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 pesen menjadi milik Djarum grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak saham, lucu,” kata Sukri.
Anggota Komisi XIII DPR RI ini berharap pemerintah bersedia menguak kasus dugaan rekayasa akusisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup.
“Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” jelasnya.
Di sisi lain, Sukri juga mengingatkan bahwa dana yang dipakai pemerintah untuk menyuntik BLBI adalah dana rakyat.
Dia pun mengusulkan pemerintah membentuk tim khusus untuk membongkar kasus dugaan mafia keuangan tersebut.
“Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini,” ujar dia.
“Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi,” pungkas Sukri. (saa/aag)