Klarifikasi Nusron Wahid Soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut semua tanah adalah milik negara. Ia mengakui ucapannya tersebut keliru dan memicu kesalahpahaman.

"Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8/2025).

Nusron menjelaskan maksud pernyataannya adalah terkait kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar.

Ia mengutip Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

"Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektare tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita dayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan itu hanya berlaku untuk tanah HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare namun tidak dimanfaatkan.

Nusron menyebut kebijakan tersebut tidak akan menyasar tanah rakyat, sawah, pekarangan, atau tanah waris yang sudah bersertifikat hak milik maupun hak pakai.

"Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebelumnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun, setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut, tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik," kata Nusron.

"Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabqul lisan (keceplosan) ini," tambahnya.

Sebelumnya Nusron pernah mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki tanah selain negara. Ia menyebut sertifikat hanya memberikan hak menguasai, bukan memiliki.

"Ya, protes ya tiap hari protes. Namanya orang, di mana haknya dinyatakan telantar, merasa dia punya kan ... 'Oh ini tanahnya embah-embah saya, leluhur'. Saya mau tanya, emang embah-embah dulu bisa membuat tanah? Gak bisa membuat tanah, manusia itu gak bisa membuat tanah," ujar Nusron pada Rabu (6/8/2025) di Jakarta.

Menurutnya, tanah-tanah terlantar akan disimpan di Bank Tanah sebagai Tanah Cadangan untuk Negara (TCUN) dan diprioritaskan untuk program reforma agraria.