KKP: 370 IUP di 153 Pulau Kecil Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Laut

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa terdapat 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar di antaranya belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil dari KKP, yang merupakan syarat penting dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan kelautan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, usai rapat bersama DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025). “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan Pemda. Rata-rata belum ada izin dari KKP,” kata Aris kepada awak media. Kepulauan Riau Paling Banyak Tambang di Pulau Kecil Aris menyebut wilayah Indonesia timur, khususnya Kepulauan Riau, menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil paling banyak. KKP kini sedang melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi perusahaan mana saja yang belum mengantongi izin dari kementerian tersebut. “Kita lagi petakan. Karena aturan tidak semua berlaku seragam. Misalnya PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), sejak 2019 wajib punya rekomendasi dari KKP. Kalau PMA (Penanaman Modal Asing) wajib sejak 2014,” ujar Aris. Masalah Tumpang Tindih Regulasi dan Harmonisasi dengan KPK Menurut Aris, persoalan ini muncul akibat tidak harmonisnya regulasi antar kementerian dan lembaga. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan KKP di kawasan hutan yang masuk dalam wilayah pulau kecil. “Kalau di kawasan hutan, itu kewenangan Kementerian Kehutanan. KKP tidak bisa keluarkan izin. Jadi ini sekarang sedang dalam proses harmonisasi aturan,” katanya. Untuk menyelesaikan hal ini, KKP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menyusun ulang dan menyelaraskan perizinan lintas sektor yang tumpang tindih, terutama antara sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Ancaman Lingkungan dan Perlunya Kepastian Regulasi Aktivitas tambang di pulau-pulau kecil berisiko merusak ekosistem laut, pesisir, serta mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, izin pemanfaatan ruang laut dari KKP menjadi krusial sebagai kontrol atas aktivitas ekonomi di wilayah rawan ekologis. “Pulau kecil itu punya daya dukung terbatas, harus ada kepastian regulasi dan perlindungan,” tegas Aris. KKP menyatakan akan terus mendorong agar seluruh pelaku usaha yang beraktivitas di wilayah pulau-pulau kecil segera melengkapi izin sesuai ketentuan perundang-undangan, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan ruang laut nasional. (nsp)

KKP: 370 IUP di 153 Pulau Kecil Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Laut

Berita Terkait

Momentum Hakordia, KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

Alasan Bupati Lampung Tengah Korupsi Terungkap: Lunasi Pinjaman Bank untuk Biaya Kampanye

Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK!

Topik Terkait

Iup Pulau Kecil

Izin Ruang Laut

Tambang Di Pulau Kecil

Kkp

Tumpang Tindih Regulasi

Kepulauan Riau

Kerusakan Ekosistem Laut

Kpk

Izin Tambang

Ruang Laut Nasional

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya