Maraknya Tambang Ilegal di Jawa Timur Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Surabaya, tvOnenews.com - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyoroti sejumlah dugaan praktik menyimpang di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus menyatakan pihaknya menerima Informasi menunjukkan adanya pola-pola mencurigakan dalam proses perizinan dan pengawasan sektor pertambangan di daerah tersebut.

Menurutnya, saat ini berkembang luas dugaan mengenai pengondisian penggunaan jasa konsultan tertentu sebagai syarat tidak tertulis untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas ESDM.

“Salah satu dugaan adalah kewajiban tidak tertulis bagi pelaku usaha tambang untuk memakai jasa konsultan tertentu agar rekomendasinya diproses. Jika benar, ini bukan hanya permainan birokrasi, tapi bentuk monopoli terselubung yang bertentangan dengan asas keadilan usaha,” tegas Yusfan dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Dalam konteks yang lebih luas, BADKO HMI Jatim juga menyoroti maraknya tambang ilegal yang terus beroperasi di berbagai wilayah Jawa Timur.

Keberadaan tambang-tambang ini tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan warga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dinas teknis dan pemerintah daerah.

“Jika tambang ilegal dapat berjalan terus-menerus tanpa pengawasan berarti, publik patut menduga bahwa ada pembiaran. Bahkan mungkin keterlibatan diam-diam dari oknum yang seharusnya menegakkan aturan,” tambah Yusfan.

Secara khusus, BADKO HMI Jatim menyoroti adanya indikasi kuat keterlibatan penambang tanah ilegal dalam proyek pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi.

Tanah urug yang digunakan dalam proyek tersebut diduga berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin resmi.

Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas serta merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan retribusi.

“Proyek infrastruktur strategis seharusnya menjadi contoh penerapan tata kelola yang bersih dan transparan. Tapi kalau ternyata tanah yang digunakan berasal dari tambang ilegal, ini bentuk ironi yang tidak bisa dibiarkan. Negara justru dirugikan oleh praktik semacam ini,” ungkapnya.

BADKO HMI Jatim juga mengaitkan situasi di Jawa Timur ini dengan kasus tambang di Pulau Gag, Papua Barat, yang baru-baru ini menjadi sorotan nasional.