Industri Tambang Diserang Isu Lingkungan, Sekjen HIPMI: Jangan Jadikan Industri Strategis Korban Kampanye Asing

Jakarta, tvOnenews.com — Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, menegaskan pentingnya Indonesia memimpin narasi nasional soal pertambangan di tengah polemik tambang di Raja Ampat yang kembali memicu perdebatan publik.

Ia menyebut bahwa sentimen negatif terhadap industri tambang tidak boleh mengaburkan fakta bahwa sektor ini krusial bagi masa depan ekonomi dan transisi energi Indonesia.

“Kita sedang membicarakan tambang sebagai penopang rantai pasok baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa nikel dan tembaga dari Indonesia, dunia akan menghadapi kekurangan pasokan untuk teknologi masa depan,” ujar Anggawira, dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, industri tambang bukan sekadar aktivitas konvensional, melainkan pilar penting pembangunan nasional. Sektor ini tercatat menyumbang 6–7 persen terhadap PDB, menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta menyumbang PNBP dan royalti yang terus meningkat.

Anggawira juga menyoroti regulasi yang telah mendukung tata kelola sektor ini, seperti UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021, yang mendorong hilirisasi, pengawasan lingkungan, dan pelibatan masyarakat.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) ini menekankan bahwa tantangan terbesar bukan lagi regulasi, melainkan konsistensi, transparansi, dan penegakan aturan.

“Praktik terbaik tambang bukan teori, tapi sudah nyata,” ungkapnya.

Dia pun mencontohkan beberapa perusahaan tambang yang berhasil menjalankan operasional berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti PT Bumi Resources, PT Merdeka Copper Gold, PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, hingga PT Bukit Asam.

Ia menyebut keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut terbukti dengan penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari KLHK, yang pada 2023 diterima lebih dari 30 perusahaan tambang.

Lebih jauh, Anggawira mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kampanye lingkungan yang dimanfaatkan oleh aktor asing demi kepentingan politik dan ekonomi.

“Kita harus waspada dan tegas. Kritik yang membangun harus diterima, tetapi jangan sampai kepentingan nasional digerogoti lewat narasi yang tidak berimbang,” ujarnya.

Anggawira menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada framing asing dalam mengelola sumber dayanya. Menurutnya, negara harus mendukung perusahaan tambang yang patuh hukum dan menerapkan praktik terbaik, serta tegas terhadap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.