Tak Hanya Sentil Bahlil, Susi Pudjiastuti Bocorkan Fakta Mencengangkan soal Tambang Raja Ampat

Jakarta, tvOnenews.com - Tidak hanya sentil pernyataan Menteri ESDM Bahlil. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga bocorkan fakta mencengangkan soal Tambang Raja Ampat, di Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan Susi Pudjiastuti melalui unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter) miliknya.

Dalam hal itu, Susi Pudjiastuti mempertanyakan logika dan moralitas kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan milik negara untuk merusak ekosistem laut yang juga dimiliki oleh negara.

“Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara?,” tulis Susi Pudjiastuti pada unggahan yang kini telah dilihat lebih dari satu juta kali, seperti dikutip tvOnenews.com, pada Sabtu (7/6/2025). 

Bahkan, ia merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengonfirmasi bahwa hanya satu perusahaan, PT Gag Nikel (anak usaha PT Antam Tbk BUMN), yang aktif beroperasi di wilayah tersebut.  

Kata Susi Pudjiastuti, fakta mengejutkan bahwa ternyata masih ada empat perusahaan tambang swasta lain yang juga beroperasi di kawasan itu.

“Dan ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta & perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yang sudah diakui Dunia keindahannya. Kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya? Kenapa?,” ungkap Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya diberitakan, tambang Raja Ampat semakin memanas dibahas di tengah-tengah publik. Bahkan, menuai komentar di kalangan elite politik, serta membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal itu.

Tak hanya sekadar angkat bicara, Bahlil juga beberkan terbitnya izin tambang Raja Ampat. Bahkan, ia juga bocorkan posisinya saat izin tambang Raja Ampat itu terbit.

Kata Bahlil, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017, sebelum ia menjabat sebagai menteri.

Hal ini disampaikan Bahlil untuk merespons sorotan terhadap kegiatan tambang di kawasan pulau kecil yang dinilai rawan merusak lingkungan.

"IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke [Pulau] GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet," ujar Bahlil yang mebocorkan posisinya sebagai apa saat izin tersebut terbit, dalam acara bincang media, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Selain itu, Bahlil juga tegaskan, bahwa dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang tercatat di Raja Ampat, hanya satu yang saat ini beroperasi, yakni PT GN, yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Bahkan, Bahlil menyebutkan, operasional perusahaan itu telah melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG. PT GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN," ungkap Bahlil.

Lanjut Bahlil menjelaskan, bahwa  pihaknya telah mengirim tim ke lapangan dan akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi. 

Kunjungan itu, kata dia, direncanakan bersamaan dengan agenda pemantauan proyek energi di wilayah Kepala Burung, Sorong, Fakfak, dan Bintuni.

"Saya sendiri akan turun, saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAG. Supaya apa? Saya ingin ada objektif," ucap Bahlil.

Kemudian, kata dia, ESDM melalui Direktorat Mineral dan Batubara, telah menghentikan sementara operasional PT GAG nikel.

"(Dihentikan sementara) sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek," katanya.

Kembali ia jelaskan, keberadaan PT GN di wilayah tersebut berawal dari statusnya sebagai kontrak karya yang telah ada sejak akhir 1990-an, sebelum akhirnya diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada Antam.

"Kontrak karya ini dulu siapa? Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam itu adalah perusahaannya siapa? PT GAG Nikel," pungkasnya.

Sekadar informasi, isu ini mencuat usai Greenpeace Indonesia merilis laporan yang mengungkap dampak serius aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau kecil Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, dan dua pulau lainnya. 

Menurut laporan tersebut, lebih dari 500 hektare hutan tropis telah rusak akibat aktivitas tambang. Kerusakan ini juga dikhawatirkan akan mengancam kelestarian 75% dari terumbu karang terbaik dunia yang berada di kawasan Raja Ampat, daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut global.

Greenpeace menilai bahwa eksploitasi tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi ini adalah ancaman besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. 

Terumbu karang Raja Ampat adalah habitat bagi ribuan spesies laut, banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kehancuran ekosistem laut di wilayah ini bisa berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem laut global. (aag)