Kemendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan untuk Program Prioritas Presiden

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan dukungan penuh terhadap enam program prioritas Presiden, yang dinilai krusial untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan daerah secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/6/2025). Enam Program Prioritas Presiden Tomsi menjelaskan, program yang dimaksud meliputi: Makan Bergizi Gratis (MBG) Pembangunan Tiga Juta Rumah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Sekolah Rakyat SMA Unggul Garuda "Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan dan mencerdaskan anak-anak kita," ujar Tomsi. Belum Semua Daerah Bergerak Namun, hingga 3 Juni 2025, data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program MBG. Tomsi meminta kepala daerah segera mengidentifikasi dan mempercepat penyelesaian administratif maupun teknis di lapangan. Ia menekankan bahwa program-program ini memiliki dampak nyata pada generasi masa depan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dukungan Kebijakan Daerah Masih Kurang Terkait program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Kemendagri juga menemukan bahwa masih ada 10 kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan persetujuan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tomsi mengingatkan bahwa dukungan regulasi dari daerah sangat penting untuk mempercepat implementasi program perumahan rakyat ini. Kopdeskel Siap Diluncurkan Presiden Sementara itu, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah proaktif. Program ini rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Juli 2025. Ia meminta daerah lain yang belum melengkapi dokumen pendukung agar segera menuntaskannya. “Tolong cek lagi, tolong cek lagi,” tandasnya menegaskan. Manfaat Ganda untuk Daerah Menurut Tomsi, enam program prioritas Presiden ini bukan hanya untuk pencapaian target nasional, tetapi juga bisa menjadi kendaraan percepatan pembangunan di tingkat lokal. Baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hunian, hingga ekonomi rakyat. Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya. Kemendagri mendorong pemda agar serius dan cepat tanggap mendukung program prioritas Presiden yang menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat. Akselerasi dukungan daerah menjadi kunci keberhasilan program nasional yang berdampak luas bagi generasi mendatang. (ant/nsp)

Kemendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan untuk Program Prioritas Presiden

Berita Terkait

Mulai 6 Juni, Barang Jemaah Haji Bebas Pajak! Bea Cukai Pastikan Tak Ganggu Penerimaan Negara

Lelang SUN Hujani APBN! Pemerintah Serap Rp28 Triliun, Penawaran Meledak 3x Lipat

Bawa Emas dari Tanah Suci? Jemaah Haji Kini Bebas Bea Masuk, tapi Ada Syarat Ketat!

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dorong STP Jadi Pemain Global di Industri Akuakultur

Topik Terkait

Pmk 34 Tahun 2025

Bea Masuk Jemaah Haji

Bebas Pajak Barang Haji

Kebijakan Bea Cukai 2025

Hadiah Lomba Bebas Pajak

Barang Bawaan Jemaah

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Pajak Barang Penumpang

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr