Koalisi Ojol Nasional Tak akan Gabung Aksi Demo 500 Ribu Ojek Online pada Selasa Besok, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana mematikan aplikasi atau offbid massal dan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa (20/5).

Aksi demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

Namun demikian, Koalisi Ojol Nasional (KON) menegaskan tidak akan tergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Pendiri KON, Rahman Thohir menjelaskan bahwa pihaknya lebih memilih mengambil sikap untuk tetap 'mengaspal' pada Selasa besok daripada harus melakukan demonstrasi.

"Kami yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional atau KON tidak ikut ambil bagian dari aksi nanti di tangggal 20 Mei 2025 hari Selasa nanti. Sikap kami dengan wacana offbid adalah tidak setuju," ucap Rahman saat dihubungi tvOnenews.com, Minggu (18/5).

Rahman beranggapan bahwa regulasi semestinya diatur oleh Pemerintah. Oleh karenanya, Rahman mengaku enggan untuk menuntut aplikator.

"Kami tidak ada upaya megajukan tuntutan kepada pihak aplikator kami lebih lokus kepada Pemerintah atau regulator untuk segera mengeluarkan peraturan atau payung hukum," ungkap Rahman.

Menurutnya, pihaknya lebih mementingkan menjaga keseimbangan ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

"Semua perlu dikaji secara logis, sehingga tidak menimbulkan kerugian sebelah pihak yang dapat berimbas kepada ekosistem dalam dunia transportasi online. Yang kita paling sepaham atau se-frame adalah tuntutan payung hukum bagi ojek online," jelas Rahman.

Rahman mengamini bahwa berunjuk rasa adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia (WNI). Namun, Rahman juga mengingatkan kepada para pengemudi ojek online yang memilih untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk juga menghargai pendapat yang berbeda. 

"Merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi mereka tidak boleh memaksakan kehendak kepada rekan-rekan ojol lainnya yang tidak ikut dalam aksi tersebut untuk offbid atau mematikan aplikasi layanan customer," jelas Rahman.

"Karena dalam negara demokrasi pro dan kontra merupakan hal yang wajar. Rekan-rekan yang menginisiasi atau ikut dalam aksi unras tersebut harus juga menghargai pendapat atau kepentingan rekan-rekan yang tidak ikut dan tetap onbid atau menyalakan aplikasi layanan customer," sambungnya.

Sebab, Rahman juga menyoroti para pengemudi yang memang mata pencahariannya hanya mengandalkan dari  ojol.

"Dari kebutuhan harian seperti makan pribadi ataupun dengan keluarga, jajan anak apalagi mereka yang memakai motor listrik yang harus mereka bayar berupa angsuran atau sewa perhari serta kebutuhan lainnya baik primer atau sekunder," ungkap Rahman.

Ia menegaskan, orang lain, terutama sesama pengemudi ojol, alangkah baiknya tidak mengalangi orang untuk mencari penghidupannya.

"Singkat kata marilah kita saling menghormati kepentingan masing dan hak pribadi untuk mencari uang untuk kehidupan serta tidak melanggar aturan hukum dan orang lain tidak boleh menghalangi seseorang mencari uang dengan halal untuk kehidupan," tegas dia.

Turut diketahui, sekitar 500 ribu pengemudi ojol akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa besok lusa. 

"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (16/5).

Ia menyebutkan aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya.

Ia mengatakan aksi akbar 205 yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga selesai akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, sehingga berpotensi melumpuhkan sebagian Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan. (rpi/dpi)