GRIB Tanggapi dengan Santai soal Pembubaran Ormas: Jangan Tebang Pilih!

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini mencuat soal isu pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang lekat dengan premanisme. Sontak, hal itu menuai sorotan publik hingga pentolan ormas yang ada di Indoensia. Satu diantaranya, Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) melalui Marcel Gual selaku Kabid Humas dan Publikasi GRIB JAYA, yang menanggapi isu tersebut dengan santai dan menekankan terhadap pemrintah agar tidak tebang pilih. "Jadi GRIB Jaya itu sesuai dengan arahan ketua umum kami, Bapak Haji Hercules. Bahwasanya di GRIB tidak boleh ada yang melanggar hukum," ucap Marcel Gual selaku Kabid Humas dan Publikasi GRIB JAYA, kepada tvOne, Senin (12/5/2025). Dia juga menyampaikan, bahwa Ketum GRIB Hercules menyebutkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi. "Bahkan dari berbagai kesempatan Ketum GRIB Jaya, Hercules menyampaikan bahwa GRIB Jaya taat hukum dan tidak kebal hukum, termasuk ketua umumnya," tegasnya. Kemudian, dia menyampaikan, bila ada anggota GRIB ada melakukan tindakan melanggar hukum, silahkan ditindak. "Tindak, tangkap, bawa ke polisi begitu. Kami juga memberikan ruang seluas-luasnya terhadap polisi untuk melakukan tindakkan itu," ujarnya. Selain itu, diketahui GRIB Jaya sedang melakukan evalusai di berbagai bidang. Sebelumnya diberitakan, Desakan pemberantasan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) turut disampaikan wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad secara tegas meminta pemerintah menindak tegas ormas yang terlibat premanisme. Jika belajar dari negara maju, Ali menyebut preman berkedok ormas dijatuhi pidana dan dibubarkan. Negara tidak boleh gentar dengan preman dan menolelir aksi premanisme. "Hukum internasional menyebut premanisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang apabila dilakukan dalam skala besar dan sistematis menjadi kejahatan perang," ujar Ali, Jumat, (9/5/2025). Politisi PKB ini menerangkan, hukum nasional terhadap premanisme diatur dalam Pasal 170 KUHP, khususnya terkait penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan. "Hukumannya bervariasi, bisa pidana penjara, denda sebagai tambahan dari hukuman penjara, dan pekerjaan sosial sebagai alternatif dari hukuman penjara," tegasnya. "Pemerintah tidak boleh tinggal diam, bila kelompok tersebut mengantongi legalitas organisasi, maka tepat untuk dicabut atau dibubarkan. Tidak ada kompromi bagi organisasi yang membuat keonaran," pungkasnya. (aag)

GRIB Tanggapi dengan Santai soal Pembubaran Ormas: Jangan Tebang Pilih!

Berita Terkait

Perbandingan Harta Kekayaan Atalia Praratya vs Ridwan Kamil

Tak Hanya Turun Langsung Salurkan Bantuan, Presiden PKS Ceritakan Kesulitan Warga Aceh Tamiang

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Kaleidoskop 2025: Perseteruan Hercules dengan Sutiyoso hingga Ormas GRIB Jaya di Kasus Sengketa Lahan BMKG

Topik Terkait

Ormas

Grib

Hercules

Dpr

Marcel Gual

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr