Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan PDNS Kominfo, Kejari Jakpus Kantongi Identitas Tersangka

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) masih mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2020-2024.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting mengatakan bahwa tim penyidik telah mengantongi identitas tersangka dalam kasus ini.

“Penyidik telah mengantongi beberapa nama calon tersangka dan akan segera ditetapkan dan disampaikan kepada publik atau masyarakat," kata Bani, dalam keterangannya, pada Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut Bani menuturkan bahwa pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan, pada Kamis (24/4/2025).

“Penggeledahan dilakukan di kantor dan gudang milik PT. AL, kantor PT. STM (BDx Data Center), serta beberapa rumah saksi yang diduga terlibat perkara ini,” terangnya.

Adapun Bani mengungkapkan, penggeledahan ini merupakan kegiatan lanjutan dari serangkaian penggeledahan yang telah dilakukan penyidik sebelumnya. 

“Penyidik memandang perlu untuk dilakukan penggeledehan lanjutan dalam rangka menambah alat bukti untuk memperkuat hasil yang diperoleh selama penyidikan berjalan," terangnya.

Sementara itu, dalam penggeledahan ini tim berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik terkait pelaksanaan pengadaan PDNS. 

“Dalam kasus ini, lebih dari 70 saksi sudah diperiksa, termasuk beberapa ahli,” ucap Bani.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan PDNS Kominfo Tahun 2020-2024 yang memiliki kerugian mencapai Rp958 miliar. 

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan bahwa kasus ini diketahui saat Kominfo melakukan pengadaan barang sejak tahun 2020-2024. 

“Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar,” kata Bani, kepada wartawan, pada Jumat (14/3/2025). 

Kemudian Bani menerangkan dalam pengadaan ini, pejabat Kominfo melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp60 miliar. 

“Setelah setahun, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan PT AL juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar,” jelas Bani.

Selanjutnya pada tahun 2023-2024, perusahaan yang sama kembali memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak tahun 2023 senilai Rp350 miliar dan tahun 2024 senilai Rp256,5 miliar. 

“Pengerjaan proyek itu kemudian dilakukan dengan bermitra pada pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” jelas Bani.

Akibat dari peristiwa ini, pengadaan yang dilakukan diduga tidak sesuai standar, serta tanpa pertimbangan kelaikan BSSN sebagai penawaran. Hal ini telah membuat beberapa serangan ransomware terhadap PDSN pada 2024. 

"Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp959.485.181.470," ungkap Bani. 

Sementara itu Bani menyebutkan dalam peristiwa ini juga telah dilakukan penggeledahan di empat wilayah melalui sprindik No: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.

“Ada di Cilandak rumah pihak terkait, di Bogor rumah pihak terkait juga, sama satu lagi di Tangerang rumah juga dan di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis,” tegas Bani.

Kemudian dari penggeledahan ini, tim penyidio juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang, hingga tanah dan bangunan. 

"Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi," terang Bani. (ars/raa)