Ihwal Mencuatnya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Hukum dan Politik Bocorkan Motifnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal mencuatnya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yang menyita perhatian publik dan menuai komentar pemgamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli. 

Pieter C. Zulkifli menilai isu tersebut merupakan komoditas politik musiman yang terus dimunculkan meski telah berkali-kali dibantah secara terbuka, termasuk oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pieter menilai isu ini sengaja dihidupkan saat masa transisi pemerintahan ke Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, dia menyebutkan narasi tersebut bukan hanya menyerang Jokowi, tetapi bisa menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan baru.

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,” beber Pieter dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025). 

Pieter juga menyayangkan tudingan yang terus berulang tersebut. 

Menurut dia, isu itu diangkat seolah-olah merupakan skandal besar yang ditutup-tutupi, padahal UGM telah menyatakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dengan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam, kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” beber Pieter.

Bahkan dia mengajak publik untuk memahami motif di balik munculnya kembali isu tersebut dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegaduhan yang ditimbulkan. 

Pieter juga mendorong masyarakat agar menjaga demokrasi dari erosi etika dan nalar di era informasi terbuka seperti saat ini.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil Rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.

Mengutip adagium hukum actori incumbit probatio, Pieter menegaskan pihak yang menuduh harus mampu membuktikan tuduhannya. Tanpa bukti yang kuat, menurutnya, tuduhan tersebut hanya akan menjadi fitnah.

Ia menyebut logika politik saat ini sering tidak sejalan dengan logika hukum dan etika. Tuduhan yang lemah, lanjutnya, justru mendapatkan panggung luas di media sosial dan ruang digital, menciptakan distorsi dalam persepsi publik.