Ihwal Mencuatnya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Hukum dan Politik Bocorkan Motifnya

“Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan,” ujarnya.

Pieter mengatakan, kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan dasar yang kuat. Menyerang pribadi, apalagi mantan presiden, tanpa bukti sahih, menurutnya, bukan bentuk oposisi yang sehat.

“Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan narasi semacam itu berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak buruk pada iklim investasi.

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” kata Pieter.

Selain itu, dia juga menyoroti demonstrasi dan aksi publik terkait isu ini yang menurutnya tidak membawa data baru, tapi cenderung bernada agitasi dan provokasi.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas,” katanya.

Karena itu, Pieter mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Ia menilai  kebebasan berpendapat dalam demokrasi tidak boleh digunakan untuk menyebar fitnah.

“Negara tidak boleh abai ketika kebebasan digunakan sebagai tameng untuk merusak. Ketegasan bukanlah musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik,” kata Pieter.

Ia pun mengajak para elite politik dari berbagai spektrum untuk melakukan introspeksi.

“Mari kita arahkan energi politik kita pada isu-isu nyata yang menyentuh hidup rakyat banyak, bukan pada narasi-narasi busuk yang hanya menguntungkan kelompok kecil dengan agenda sempit,” pungkasnya. (aag)