DPR RI ‘Meradang’ Banjir di Kota Tangsel Tak Terkendali, Fungsi Anggaran Pemerintah Daerah Dipertanyakan

Jakarta, tvOnenews.com – Permasalahan banjir yang mengakar dan seakan tak menemukan solusinya di kawasan permukiman Kota Tangsel turut disorot DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pihaknya akan turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap permaslahan banjir di Kota Tangsel yang buat warga meradang.

“Nanti saya akan cek ke teman-teman di lapangan, saya coba minggu depan komunikasikan,” kata Dasco dikutip Sabtu (11/4/2025).

Dasco menuturkan permasalahn banjir yang telah merugikan masyarakat tak semestinya berlarut-larut ditangani oleh Pemkot Tangsel.

Ia pun mendesak Pemkot Tangsel dapat segera menemukan solusi dalam menangani permasalahan banjir yang mengakar tersebut.

“Enggak boleh terus dibiarkan begini, dan Pemkot mesti serius mencari jalan keluarnya,” ungkapnya.

Senada dengan Dasco, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul turut menilai langkah lamban Pemkot Tangsel terkait permasalahan banjir yang kian terabaikan.

Menurutnya permasalahan banjir yang ada seakan diabaikan Pemkot Tangsel tanpa adanya kebijakan dalam penanganan permasalahannya.

“Apalagi Wakil Ketua DPR RI Dasco bilang ini harus segera diselesaikan. Soal penanganan banjir itu evakuasi, bantuan itu bukan solusi. Itu hanya menyenangkan berapa menit tapi orang kebanjiran lagi,” kata Adib saat dikonfirmasi pada Sabtu (19/4/2025),

Adib menilai Pemkot Tangsel tak begitu serius memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan banjir yang melanda warganya.

Sebab, kata Adib, Pemkot Tangsel kerap mengabaikan anggaran dalam penanganan banjir dan lebih memilih memprioritaskan kebijakan yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia menyebut sudah selaiknya Pemkot Tangsel memiliki jalan keluar dalam mengatassi permsalahan banjir yang ada.

“Tangsel ini kan anggarannya besar, hanya 7 kecamatan tetapi APBD-nya itu hampir sama dengan Kota Tangerang yang 13 kecamatan. Jadi menurut saya ini ada masalah soal eksekusi kebijakan masalah banjir itu adalah masalah prioritas, ini kan sudah bertahun-tahun,” kata Adib.

“Tangsel itu banyak kebijakan-kebijakan pembangunan yang saya rasa tidak terlalu penting tetapi dianggarkan. Ya seperti itu pengakutan sampah di Tangsel sebesar Rp75 miliar di korupsi dan masih banyak dugaan-dugaan korupsi,” sambungnya. (raa)