Menwa Jayakarta Sebut UU TNI Bukan Dwi Fungsi, Justru Perkuat Relasi Sipil dan Militer

Jakarta, tvOnenews.com - Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta, Raden Umar, bersyukur atas disahkannya Undang-Undang (UU) TNI yang baru. 

Menurutnya, secara gramatika dan kajian terhadap pasal-pasal dalam regulasi tersebut, tidak ada indikasi yang mengarah pada kebangkitan dwi fungsi TNI seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Dia menilai, UU ini semakin memperjelas peran TNI dalam sistem pertahanan negara yang demokratis dan profesional.

"Setelah kami mencermati secara seksama, baik dari sisi redaksional maupun substansi pasal-pasal dalam UU TNI yang baru, tidak ada satu pun klausul yang menunjukkan adanya agenda untuk menghidupkan kembali dwi fungsi TNI. Kekhawatiran sebagian kelompok yang menilai ada ancaman terhadap supremasi sipil lebih merupakan opini yang tidak didukung oleh kajian hukum yang objektif," ujar Raden Umar dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Dia menambahkan, UU TNI tetap mengacu pada prinsip utama yang telah diatur dalam konstitusi, yakni bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang profesional, tunduk pada kebijakan politik negara, dan tidak berpolitik praktis. 

"Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI hanya menjalankan tugas di bidang pertahanan dan tidak terlibat dalam ranah pemerintahan maupun politik praktis", jelasnya. 

Raden Umar menekankan bahwa hubungan Resimen Mahasiswa dengan TNI telah terjalin erat dalam bingkai pembinaan generasi muda.

Menwa, sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai bela negara dan kedisiplinan, menjadikan TNI sebagai mitra strategis dalam membangun karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. 

"Dalam pengalaman kami, TNI selalu menjadi orang tua yang baik dalam membimbing dan membina Menwa. Kepedulian mereka terhadap generasi muda harus diapresiasi, bukan dicurigai," tegasnya.

Dia juga menyoroti bahwa kekhawatiran yang berlebihan terhadap peran TNI justru berpotensi memperlebar jurang antara sipil dan militer. 

"Sejarah mencatat bahwa hubungan sipil-militer di Indonesia telah berkembang ke arah yang semakin solid dan harmonis, terutama pascareformasi. Dengan adanya UU TNI yang baru, peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional tetap terjaga tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi hukum", tandasnya.