Soal PTDH! Rudy Soik Minta Banding, Kompolnas hingga Pengamat Berkomentar Menohok

"Kami akan pantau dan koordinasikan lebih lanjut, berdasarkan Perpol tersebut," ujarnya, merespons kemungkinan pengabulan permintaan Rudy Soik.

Namun, Albert Aries, pengamat hukum pidana, menambahkan bahwa ketentuan mengenai sidang KKEP yang terbuka di tingkat banding tidak diatur secara jelas. 

Pasal 40 dan Pasal 47 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 hanya membahas mekanisme sidang di tingkat pertama, tergantung keputusan ketua sidang KKEP.

"Penegakan kode etik pada umumnya bersifat internal," kata Albert dikutip dari Tempo, pada Jumat (25/10/2024). 

Meskipun demikian, mengingat perhatian masyarakat, anggota DPR, dan media terhadap kasus Rudy Soik, diharapkan sidang banding KKEP dapat mempertimbangkan untuk dibuka untuk umum.

"Tujuannya agar proses pemeriksaan dan putusan banding terkait etik ini lebih objektif, legitimat, transparan, dan berkeadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, Rudy Soik melaporkan adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak pada kelangkaan pasokan untuk nelayan di Kupang.