Pengamat Hukum UI Beberkan Analisisnya soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko Polkam

Chudry menekankan peran krusial Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam mengawal kebijakan strategis Presiden Prabowo, termasuk memperkuat TNI-Polri dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

Selain itu, Kemenko Polhukam juga perlu memperkuat diplomasi strategis dan menangani isu-isu kritis seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.

Presiden Prabowo sendiri telah menekankan pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sesuai dengan visi Asta Cita pemerintahannya. 

“Budi Gunawan dan timnya diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan serta stabilitas politik di tengah gejolak global yang penuh ketidakpastian,” tambah Chudry.

Sebelumnya, pada Selasa, 22 Oktober, Budi Gunawan memastikan bahwa program kerja Kemenko Polhukam telah selaras dengan delapan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

“Terutama untuk program-program quick wins yang menjadi perhatian kita ke depan,” ungkap Budi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Budi juga menjelaskan bahwa fokus utama Kemenko Polhukam adalah memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik dalam negeri, sambil terus memantau perkembangan geopolitik global. (aag)