news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Potret Presiden Jokowi dalam upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pada 27 Juni 2023 silam..
Sumber :
  • BPMI Setpres

Jasa Jokowi di Bidang HAM dalam Satu Dekade: Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat hingga Komitmen pada Disabilitas

Sedekade Presiden Jokowi, banyak upaya yang dilakukan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, hingga komitmen menjamin hak-hak disabilitas.
Selasa, 15 Oktober 2024 - 10:00 WIB
Reporter:
Editor :

Jokowi menekankan pentingnya implementasi yang baik untuk semua kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan terkait penyandang disabilitas. 

Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan visi besar pemerintah terhadap penyandang disabilitas.

Sampai saat ini, telah ada enam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua Peraturan Presiden (Perpres) untuk terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di tahun 2019, diterbitkan PP Nomor 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tahun 2020, terdapat PP Nomor 13/ 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Juga PP Nomor 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta PP Nomor 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Selain itu Presiden juga telah menandatangani dua Perpres yaitu Perpres Nomor 67/2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Jokowi menyadari bahwa perubahan paradigma dari sekadar bantuan karitatif menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kunci untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan hak yang setara.

“Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” tegas Presiden dalam peringatan HDI 2020 silam. (rpi)
 

 

Berita Terkait

1 2
3
Tampilkan Semua

Topik Terkait

Saksikan Juga

11:47
15:11
07:39
18:33
03:26
01:19

Viral