Fraksi PDIP Setuju Revisi UU TNI, Yakin Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

“Nanti yang penting Menteri PAN-RB saudara Azwar Anas yang membuat kriterianya yang masuknya. Sebab kalau kepentingan besar gelondongan kan harus dikuatkan oleh PP-nya,” tuturnya.

Selain itu, Utut menilai ada beberapa jabatan di pemerintahan yang cocok diisi oleh TNI.

Misalnya jabatan-jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Kalau TNI AL misalnya ditaruh di Kemenko Polhukam ya pasti oke. TNI AD ditaruh di mana pasti oke, kalau taruh di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan kan juga sangat oke,” jelas dia.

“TNI ini kan orang-orang terlatih di bidangnya terutama di bidang keamanan. Jadi sekali lagi kita akan prinsipnya setuju. Tinggal nanti catatannya seperti apa,” tambah Utut.

Selain itu, Fraksi PDIP juga setuju dengan perubahan pasal terkait batas usia pensiun bagi Bintara, Tamtama, dan Perwira.

Usia pensiun Bintara dan Tamtama naik dari 53 tahun menjadi 58 tahun. Lalu, Perwira naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun.