Kubu Prabowo-Gibran Sebut Cawe-cawe Presiden Jokowi Tak Bisa Dibuktikan di Persidangan PHPU Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Pembela Prabowo-Gibran patahkan dalil Tim Ganjar-Mahfud maupun Tim Anies-Muhaimin dalam kesimpulan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Kesimpulan perkara sengketa Pilpres 2024 tersebut telah diserahkan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Selasa (16/04/2024). Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, mengatakan bantahan tersebut dilakukan seiring dengan dalil kedua pihak yang tidak ada dalam hukum acara PHPU. Selain itu kubu Prabowo-Gibran juga mengatakan seluruh dalil Tim Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin gagal dibuktikan dalam persidangan. "Semua itu kami rangkum sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu kami masukan dalam kesimpulan sebanyak 70-80 lembar," ujar Fahri. Ia berharap seluruh kesimpulan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus referensi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam membuat putusan MK yang akan dibacakan pada 22 April 2024. Fahri mencontohkan salah satu dalil yang dimaksud, yakni mengenai penunjukan penjabat kepala daerah sebagai cawe-cawe atau penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo, sebagai upaya mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Namun, dalil tersebut terbantahkan secara faktual oleh penjelasan ahli dari Tim Pembela Prabowo-Gibran yang mengungkapkan dari 24 penjabat yang ditunjuk, sebanyak 23 penjabat merupakan penjabat Aceh. "Tetapi faktanya, Pak Prabowo kalah di Aceh," ungkapnya. Menurut Fahri, tidak ada satu pun bukti dari seluruh dalil yang disampaikan para pemohon pada sidang PHPU Pilpres 2024 yang mampu membangun suatu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan dengan apa yang dimohonkan. "Sama sekali tidak compatible dengan yang telah diungkapkan di persidangan," tutur Fahri. Oleh karena itu, pihaknya meminta MK agar menolak seluruh permohonan dari Tim Ganjar-Mahfud maupun Tim Anies-Muhaimin karena tidak sesuai dengan kompetensi MK yang tidak berwenang untuk mengadili berbagai hal yang diajukan oleh para pemohon karena di luar dari ketentuan yang ada. Kendati demikian, jika memang dalil tersebut dinilai sejalan dengan hukum acara maka Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam kesimpulan meminta MK menolak seluruh permohonan pemohon, menetapkan atau mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Pengesahan Hasil Pilpres dan Pileg di seluruh Indonesia, serta menetapkan perolehan suara yang benar sesuai hasil KPU.(ant/muu)

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Cawe-cawe Presiden Jokowi Tak Bisa Dibuktikan di Persidangan PHPU Pilpres 2024

Berita Terkait

Khawatir Digugat ke MK, DPR Minta Revisi UU Pemilu Tak Diburu-buru

Putusan MK Tegaskan Kewenangan BPK, Pakar: Tak Ada Lagi Instansi Lain Hitung Kerugian Negara

Kewenangan Audit Negara Dinilai Tumpang Tindih, DPR Sebut Situasi Kusut Pasca Putusan MK

Usai Wisuda Purnabakti, Anwar Usman Hampir Pingsan dan Dibopong ke Gedung Utama MK

Topik Terkait

Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi

Mk

Phpu

Anies

Muhaimin

Ganjar

Mahfud

Kesimpulan Perkara

Fahri Bachmid

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Lebaran