Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dalam Sidang PHPU Pilpres, Singgung Soal Intimidasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kubu Ganjar-Mahfud mengajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024). "Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung. Todung mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada MK terkait permintaan tersebut. Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. "Ada cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, di antaranya pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, dan yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye," tutur dia. Melalui pemanggilan tersebut, Tim Hukum TPN berharap mendapatkan penjelasan yang akuntabel mengenai kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kepolisian. "Tidak cukup hanya melihat soal bansos, tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum," ujarnya. Sebelumnya, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mendukung permintaan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi dalam persidangan PHPU Pilpres 2024. Kemudian, pada Senin (1/4), Mahkamah Konstitusi mengumumkan akan memanggil empat menteri, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Para pihak tersebut akan dimintai keterangan dalam sidang yang akan digelar pada Jumat (5/4). Ketua Majelis Hakim Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. "Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansa-nya menjadi keberpihakan kalau mengakomodasi pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak," ucap Suhartoyo. Dia menjelaskan permohonan kedua kubu tersebut sejati-nya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP itu mengingat jabatan yang mereka emban.(ant/muu)

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dalam Sidang PHPU Pilpres, Singgung Soal Intimidasi

Berita Terkait

Berkat Laporan Warga ke 110, Polisi Berhasil Gagalkan 'Perang' Remaja di Palmerah Jakbar

Predator Santriwati di Bangkalan Jatim Akhirnya Diringkus, Polisi Temukan Bukti Kuat

Satu Kilogram Sabu Gagal Edar di Tanjungbalai Sumut, Tiga Pria Tak Berkutik Diringkus Polisi

Polisi Tangkap Dua Pelaku Penusukan Pemobil Hingga Tewas di Kemang!

Topik Terkait

Pilpres 2024

Kapolri

Listyo Sigit Prabowo

Phpu

Ganjar

Mahfud

Todung

Sidang

Mk

Polisi

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya