TPN Ganjar-Mahfud merasa optimis Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan semua guguatan pihaknya dalam putusan sidang PHPU Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Mahkamah Konstitusi (MK) minta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan bukti rekapitulasi suara hingga tingkat kecamatan setelah kubu Ganjar-Mahfud minta.
Kubu Ganjar-Mahfud ajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berikan keterangan di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024
Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis bacakan petitum gugatan hasil Pilpres 2024 di bagian awal permohonan dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang seorang Kapolda menjadi saksi Ganjar-Mahfud di MK
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi atau MK harus berani membuat terobosan hukum untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta KPU dan Bawaslu merespons cepat soal dugaan kecurangan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024.
TPN sudah melapor ke KPU dan Bawaslu atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.
TPN Ganjar-Mahfud langsung skak mat pernyataan TKN Prabowo-Gibran soal film dokumenter Dirty Vote. Bahkan, mengait-ngaitkan soal baper hingga laporan ke polisi
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu).
Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud membuka peluang akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencawapresan Gibran Rakabuming
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, memandang status pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seharusnya bisa dibatalkan, usai Ketua KPU RI Hasyim Asyâari diputus melanggar kode etik.
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).