Berbeda! Petugas Bakal Foto Wajah dan Identitas Pemilih saat PSU di Malaysia

Oleh karena itu, KPU berharap pihaknya dapat menyelesaikan PSU tepat waktu sebelum batas akhir rekap nasional dan penetapan hasil pemilu nasional pada 20 Maret. 

Selain itu, KPU dan Bawaslu sebelumnya sepakat tak menghitung suara pemilih pos dan KSK di Kuala Lumpur. Hal ini lantaran integritas daftar pemilih dan akan melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih.

Kemudian, dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPLN) Kuala Lumpur pada 2023 lalu, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang perlu dicoklit.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membeludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur. 

Pemilih DPK adalah mereka yang tidak masuk daftar pemilih. Hal ini menunjukkan, proses pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur bermasalah. (aag)