Gibran Rakabuming Maju Pilpres 2024, NCW: Demokrasi Dibungkam

“Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan nepotisme karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi,” katanya.

Kemudian, Hanif pun menyinggung saat adik dari Gibran Rakabuming yakni Kesang Pangarep satu bulan sebelum keputusan kontroversial MK (25/9/2023) ia dilantik menjadi Ketua Umum Partai Soliaritas Indonesia (PSI).

“Kami duga keras ini adalah bentuk gratifikasi berupa previlege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.  Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ucap Hanif.

Lebih lanjut dia menilai, inkonsistensi hakim MK dan pengerdilan pimpinan KPK memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini sedang membentuk ‘Rezim Orde Oligarki’ guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 periode kekuasaannya. 

“Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif.

Hanif lantas menyinggung terkait banyaknya program coba-coba di era Presiden Jokowi yang gagal dan merugikan uang negara yang tidak sedikit. Seperti misalnya gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi.

Dia menilai, sejumlah program yang dicanangkan oleh menteri di kabinet Jokowi pada 2 periode ini yang akhirnya terseret korupsi hanyalah program untuk menguntungkan kantong pribadi.