Sri Mulyani Merasa Tak Terima Info Soal Dugaan Pencucian Uang Senilai Rp300 Triliun di Kemenkeu, PPATK Langsung ke Menko Polhukam?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara soal dugaan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp300 triliun di kementerian yang dipimpinnya. “Mengenai 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana transaksinya apa saja siapa yang terlibat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang disiarkan melalui YouTube Kemenkeu pada Sabtu (11/3/2023). “Di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya pada hari Kamis surat tersebut menyangkut jumlah yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya,” tambah Sri Mulyani. Kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti perihal informasi mengenai dugaan pencucian uang senilai Rp300 triliun tersebut. “Saya sudah kontak Pak Ivan dan izin Pak Mahfud saya akan tanyakan kepada Pak Ivan tolong 300 triliun itu sampaikan saja jelas kepada media siapa saja yang terlibat transaksi seperti apa,” katanya. Sri Mulyani menegaskan bahwa jika diberikan semakin detail pihaknya semakin senang karena hal itu dapat membersihkan kementeriannya. “Dan apakah informasi itu bisa ke publik apa jadi bukti Monggo makin detail makin bagus saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat semakin terlibat sehingga pembersihan kita semakin cepat,” ujarnya. “Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya dan datanya sumbernya transaksinya apa saja yang dihitung dan siapa yang terlibat,” tambahnya. Menko Polhukam Mahfud MD (ant) Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD memaparkan berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah ditemukan transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu pada rentang waktu 2009-2023 yang melibatkan sekira 467 pegawai Kemenkeu. Ia juga menegaskan bahwa temuan tersebut merujuk pada TPPU dan bukannya korupsi. Dia mencontohkan apabila seseorang menerima gratifikasi sebesar Rp10 miliar kemudian diselidiki intelijen keuangan, ternyata anak yang bersangkutan memiliki rekening besar atau sejumlah perusahaan, istri yang bersangkutan juga demikian, sementara sumber kekayaannya masih dipertanyakan. "Nah itu yang di dalam undang-undang kita supaya di konstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tapi tidak semuanya benar," paparnya. Sementara itu Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kemenkeu berkomitmen penuh untuk bekerja sama dalam pengusutan dugaan TPPU di tubuh lembaganya tersebut. "Kita akan membuka penuh kerja sama kalau ada upaya mengejar tindak pidana pencucian uang ini. Kalau perlu kita lakukan lagi pemeriksaan-pemeriksaan perpajakan maupun kepabeanan, bukan hanya kepada individu pegawai, tetapi kepada seluruh wajib pajak dan wajib bayar seluruh Indonesia," ujarnya.

Sri Mulyani Merasa Tak Terima Info Soal Dugaan Pencucian Uang Senilai Rp300 Triliun di Kemenkeu, PPATK Langsung ke Menko Polhukam?

Berita Terkait

Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Kemenkeu Beri Pendampingan Hukum Usai Ada Pejabat Pajak Terjaring OTT KPK

Penjelasan KPK Soal OTT Pegawai Pajak di Jakarta Utara

Kejagung Wanti-wanti Transaksi Perkara Usai KUHP-KUHAP Baru Berlaku: Laporkan!

Untuk Bank Jakarta, Pramono Minta Dana Tambahan Rp 20 T ke Purbaya

Topik Terkait

Pencucian Uang

Tppu

Kemenkeu

Mahfud Md

Menkopohukam

Ppatk

Pejabat Pajak

Rafael

Saksikan Juga

Pascabencana, Sekolah Masih Tertutup Lumpur Tebal di Aceh Tamiang

Presiden Prabowo Akan Resmikan Proyek Kilang Minyak Terbesar RI Hari Ini

Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

Sambutan Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Banjarbaru

Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Dugaan Penipuan Trading Kripto

Miris! Usai Duel Persija vs Persib, Keluarga Thom Haye Diteror Ancaman Pembunuhan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya