Israel Tiba-tiba Daftarkan Tanah Tepi Barat Jadi Milik Negara, Palestina Sebut Aneksasi Terselubung

Sebagian besar tanah di Area C memang belum terdaftar secara resmi karena proses hukum yang panjang dan kompleks. Situasi inilah yang dinilai membuka celah bagi Israel untuk mengklasifikasikan lahan tersebut sebagai milik negara.

Menurut laporan Israel Hayom, implikasi utama kebijakan ini adalah pengalihan wilayah yang sangat luas menjadi tanah negara, selama tidak ada kepemilikan lain yang terbukti.

Palestina Sebut Pelanggaran Hukum Internasional

Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah mengecam keras keputusan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut langkah Israel sebagai eskalasi serius dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Palestina menegaskan kebijakan tersebut bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal.

“Aneksasi de-facto atas tanah Palestina yang diduduki,” tegas Otoritas Palestina dalam pernyataannya.

Mereka juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Amerika Serikat untuk segera campur tangan menghentikan kebijakan tersebut guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Dinilai Perkuat Cengkeraman Israel

Pengamat menilai langkah pendaftaran tanah ini, meski bersifat administratif, dapat berdampak besar secara politik dan hukum. Tanpa perlu deklarasi resmi aneksasi, Israel dinilai dapat memperkuat kendali atas wilayah secara bertahap melalui mekanisme pendaftaran tanah.

Jika diterapkan luas di Area C, kebijakan ini berpotensi mengubah peta kepemilikan lahan di Tepi Barat dan mempersempit ruang hidup warga Palestina.

Keputusan ini pun kembali menyoroti ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Palestina, serta masa depan solusi dua negara yang kian dipertanyakan. (nsp)