PDIP Minta Aktor Intelektual Penyerangan 27 Juli 1996 Diungkap dan Dihukum

Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta aktor intelektual kasus penyerangan di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 dihukum tegas.

Sebagai informasi, peristiwa itu dikenal dengan nama Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.

Dalam peristiwa itu, kantor PDIP yang saat itu dikuasai oleh pendukung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diserang untuk diambil paksa.

"Karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia kita minta bantuannya terus, kita akan mencari setiap celah keadilan, setiap ruang bagi penegakan hukum yang berkeadilan”, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Peringatan 26 Tahun Peristiwa 27 Juli 1997 di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).

Ia menegaskan, PDIP akan menyatukan kekuatan bersama untuk mengungkap dan menuntut aktor-aktor intelektual dalam peristiwa itu.

"Harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan,” katanya.

Menurut Hasto, peristiwa Kudatuli adalah peristiwa sejarah yang terus diingat pihaknya.

Sebab, itu merupakan sejarah yang bisa mengajarkan pemerintah bahwa kelompok otoriter tak akan bertahan lama.

Menurut dia, pemerintahan itu harus dibangun oleh kekuatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Karena itulah Ibu Mega, pesannya pada peringatan ini, mengingatkan agar dengan turun ke bawah, menyatu dengan kekuatan rakyat, menangis dan tertawa dengan rakyat. Itu sejatinya memahami hakikat paling dasar kekuasaan politik yang berasal dari rakyat,” ujar Hasto.

Bagi PDIP, Kudatuli mengajarkan intisari kekuatan partai yang berasal dari rakyat akan menjadi kekuatan moral yang sangat dahsyat.

Hal itu bisa mengoreksi siapapun ketika watak pemerintahan telah bergeser dan melupakan cita-cita rakyat Indonesia. (saa/nsi)