Survei LKPI: Masyarakat Sumut Masih Pertimbangkan Agama dan Etnis di Pilkada 2024

"Selain itu, responden juga ditanya apakah akan menggunakan hak pilih jika pilkada dilaksanakan. Sebanyak 72,2% responden akan menggunakan hak pilih, 22,6% tidak akan menggunakan hak pilih, dan 5,2% tidak menjawab," kata Togu.

Ketika dilakukan survey lebih mendalam mengenai alasan responden dalam menggunakan hak pilihnya top factor pertama responden adalah karena memang akan mengunakan hak pilihnya sebanyak 49,6%, kemudian factor kedua responden karena ada bakal calon yang dikenal 34,7%, factor ketiga adalah mengikuti imbauan pemerintah daerah sebesar 10,6%, dan factor lain-lain 5,1%. 

Lebih lanjut, Togu mengungkapkan, demographi responden menurut suku dan etnis di Sumut di antaranya adalah sebanyak 24,84%, Tapanuli/Toba, 11,2% Mandailing, 5,9% Karo, 2,4% Simalungun, 0,7% Pakpak, 6,36% Nias, 5,8% Melayu, dan 2,7% Tionghoa. Ada 2,6% penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,9% Aceh, suku atau etnis dari pulau Jawa mencapai 33,4%, dan sebanyak 3,2% etnis lainnya. 

Kemudian, didasarkan pada agama responden beragama Islam persentasenya mencapai 63,2%, Selanjutnya sebanyak 26,6% dari Protestan, 7,3% Katolik, 2,4% Buddha, sebanyak 0,3% Kong Hu Cu, dan 0,2% Hindhu. Hasil survei terkait tingkat elektabilitas bakal calon gubernur mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan responden dalam memilih bakal cagub.

Di mana mayoritas responden, lanjut Togu, dalam memilih calon gubernur didasarkan pada pertimbangan kesamaan agama dan etnis dengan calon gubernurnya. Menurut Togu, hal ini dapat diartikan sangat jelas faktor agama dan suku etnis menjadi preferensi penting responden dalam memilih kepala daerah di Sumut. 

Berdasarkan survei dari LKPI, rendahnya elektabilitas Bobby Nasution dikarenakan terdampak terpaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara di KPK yang menyebut nama Bobby Nasution atau block Medan. Hal ini, sambung Togu, menjadi preferensi bagi responden untuk tidak memilih Bobby Nasution.

"Sebab, sebanyak 83,67% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur. Selain itu, dapat dipercaya dan anti korupsi," kata Togu.