PKS Desak Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City

Relokasi yang direncanakan pemerintah itu merebut mata pencaharian mereka.

“Investasi itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan investor,” katanya. 

Petugas Terlibat Kericuhan Dengan Ribuan Pengunjuk Rasa yang Merupakan Warga Pulau Rempang di Depan Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023)/ANTARA

“Pemerintah harusnya mendorong investor untuk memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis tersebut,” sambung Amin.

Dengan Kawasan kampung hunian yang hanya seluas 1.000 hektare dibandingkan luas kawasan Pulau Rempang 17.000 hektar, menjadi aneh jika harus mengusir mereka.

Maka akan lebih baik jika Masyarakat diintegrasikan dalam PSN tersebut.

“Dengan memprioritaskan lapangan pekerjaan maupun dampak ekonomi investasi kepada rakyat setempat,” sarannya.