PKS Desak Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah melakukan moratorium atas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City Kepulauan Riau. Pemerintah, tegas Amin, harus menghentikan upaya pengosongan lahan dan relokasi warga hingga duduk perkaranya jelas dengan solusi yang adil baik bagi warga maupun BP Batam dan investor. “Tarik dulu semua aparat, selesaikan permasalahan secara damai dan adil,” tandasnya dalam keterangan yang diterima tvOnenews.com pada Selasa (19/9/2023). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, warga Pulau Rempang sejatinya tidak anti investasi. Namun mereka hanya memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah yang sudah mereka diami secara turun temurun. Proyek Eco City di Pulau Rempang, yang ditetapkan sebagai PSN ini berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. Relokasi yang direncanakan pemerintah itu merebut mata pencaharian mereka. “Investasi itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan investor,” katanya. Petugas Terlibat Kericuhan Dengan Ribuan Pengunjuk Rasa yang Merupakan Warga Pulau Rempang di Depan Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023)/ANTARA “Pemerintah harusnya mendorong investor untuk memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis tersebut,” sambung Amin. Dengan Kawasan kampung hunian yang hanya seluas 1.000 hektare dibandingkan luas kawasan Pulau Rempang 17.000 hektar, menjadi aneh jika harus mengusir mereka. Maka akan lebih baik jika Masyarakat diintegrasikan dalam PSN tersebut. “Dengan memprioritaskan lapangan pekerjaan maupun dampak ekonomi investasi kepada rakyat setempat,” sarannya. Amin juga mengingatkan akan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjanjikan pemberian sertifikat bagi lahan yang ditempati Pulau Rempang. “Lebih baik tunaikan janji itu, dan integrasikan kawasan pemukiman warga sebagai bagian dari Kawasan PSN Eco City,” kata Amin. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rakyat di Pulau Rempang semata-mata karena mereka ingin mempertahankan kehidupan mereka. Namun sayangnya Pemerintah Kota Batam atau BP Batam mengerahkan aparat secara berlebihan. Dalam konflik peralihan lahan ini, tidak sedikit warga yang ditangkap. “Padahal Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup,” kata Amin. Oleh karena itu itu Amin mendesak agar PSN di Pulau Rempang ini dimoratorium. “Moratorium sampai dicapai kesepakatan yang adil bagi rakyat Pulau Rempang,” kata Amin.

PKS Desak Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City

Berita Terkait

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Desa Wisata Lasiana yang Dinilai DPR sebagai Pendorong Ekonomi di Kupang, Wajib Dikunjungi saat Libur Akhir Tahun 2025

Ihwal Polemik Perpol Kapolri, Pengamat: Tak Langgar Keputusan MK dan Tuduhan Tidak Berdasar

Jalur Darat Masih Terputus, DPR Minta Pemerintah Buka Penerbangan Harian Bandara Rembele Aceh

Topik Terkait

Pulau Rempang

Peralihan

Lahan

Pks

Dpr

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr