Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, AHY Bilang Begini

Persoalan itu di antaranya pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. 

Kemudian, dia juga mengakui sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) masih belum optimal.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (Tangkapan Layar YouTube Bawaslu RI)

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," kata Bagja dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (14/7/2023).

Lebih jauh, Bagja mengatakan pihaknya khawatir pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar pada November akan tidak kondusif. Sebab pelantikan presiden baru dilakukan pada Oktober 2024.

"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pilkada karena ini pertama kali serentak,” ucap Bagja.

“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," sambung dia. (saa)