Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi usulan Bawaslu RI yang meminta Pilkada 2024 ditunda.

AHY mengatakan sampai saat ini pihaknya belum membahas usulan Bawaslu itu. Dia mengaku masih ingin mempelajari terlebih dahulu terkait alasan Bawaslu.

“Karena setahu saya semua sudah direncanakan dengan baik. Kalau argumentasinya teknis, karena terlalu dekat misalnya dengan pemilu, ya coba kita cek lagi, kita coba pelajari lagi. Kalau ada alasan lain seperti alasan politis, ya tentu kita pelajari juga,” ujar AHY dalam acara Kick Off Bulan Bhakti DPD Demokrat Jakarta di Sekretariat DPD Demokrat Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, pihaknya selalu mendiskusikan isu-isu terkini terkait sikap Demokrat sebelum akhirnya diumumkan ke publik. AHY akan mendengar aspirasi dari sejumlah pakar hingga masyarakat sebelum mengambil sikap.

“Saya ingin biasanya kalau ada isu-isu yang seperti itu, saya akan duduk bareng, saya undang anggota fraksi, sejumlah pakar termasuk juga mendengarkan suara rakyat seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat kita,” jelas AHY.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan penundaan Pilkada 2024 yaitu karena adanya potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu 2024. Menurut dia, ada tiga aspek potensi masalah yaitu dari penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Persoalan itu di antaranya pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. 

Kemudian, dia juga mengakui sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) masih belum optimal.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (Tangkapan Layar YouTube Bawaslu RI)

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," kata Bagja dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (14/7/2023).

Lebih jauh, Bagja mengatakan pihaknya khawatir pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar pada November akan tidak kondusif. Sebab pelantikan presiden baru dilakukan pada Oktober 2024.

"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pilkada karena ini pertama kali serentak,” ucap Bagja.

“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," sambung dia. (saa)