Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kebocoran subsidi gas LPG 3 Kg yang dinikmati kalangan mampu dan industri. Pemerintah siapkan evaluasi skema subsidi.
Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan izin lima pangkalan di Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta yang terlibat penyuntikan LPG subsidi 3 kg.
PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar terkait produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas) yang menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon), menyusul dilarangnya penjualan gas melon di pengecer.
Terhitung 1 Januari 2024 pemerintah mewajibkan pembeli gas LPG 3 Kg menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sudah empat hari berjalan masyarakat pemakai gas sub
PT Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Daerah dan aparat kepolisian bergerak cepat mengecek langsung ketersediaan LPG Subsidi 3 Kg dengan melakukan Sidak dan
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendung
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta turun langsung meninjau sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 Kg di Bali
Gas Bersubsidi di sejumlah wilayah kecamatan yang ada di Kota Medan mengalami kekosongan pasokan gas melon, LPG 3 kg. Kelangkaan ini pun sudah terjadi berkisar dua pekan
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).