Prabowo soroti mahalnya biaya politik di Indonesia yang diakibatkan oleh sistem yang tidak efisien. Oleh karena itu, Presiden usul agar ada perbaikan sistem.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyebutkan apabila sistem pemilu tertutup disahkan hanya akan menjadi sarang politik uang.
Ketua Fraksi PAN DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan secara saksama dalam memutuskan uji materi Pasal 168 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) absen dalam perkumpulan delapan partai politik (parpol) guna membahas sistem pemilu proporsional terbuka pada 2024.
Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal sebut sistem proporsional tertutup pada pemilu akan menjadi pemicu lonceng kematian demokrasi di Indonesia.