News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ini Alasan Anies Baswedan Tolak Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Anies Baswedan menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Anies mendukung sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024 mendatang.
Kamis, 23 Februari 2023 - 05:15 WIB
Ini alasan Anies Baswedan tolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup
Sumber :
  • Muhammad Bagas/tvOne

Jakarta, tvOnenews.com Anies Baswedan menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Anies mendukung sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Terbuka,” ujar Anies saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Rabu (22/2/2023).

Anies memaparkan alasan dirinya memilih sistem pemilu proporsional terbuka.

Menurut Anies, sistem pemilu proporsional terbuka bakal menciptakan ruang komunikasi antara pemilih dengan calon legislatif.

Sistem yang sudah ada saat ini dirasa Anies sudah memberikan ruang partisipasi kepada publik.

“Saya rasa kita ini sudah pada fase memberikan ruang partisipasi yang luas kepada publik, kepada masyarakat. Sehingga, tokoh-tokoh itu hadir dan hubungan antara pemilih dengan orang-orang yang dipilih itu terbangun dengan terbuka,” kata Anies.

Anies menyebut sistem pemilu proporsional terbuka membuat demokrasi lebih sehat.

Kenapa Banyak Pihak yang Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup? Ternyata Ini Kelebihan dan Kekurangannya

8 Parpol bertemu tolak sistem pemilu proporsional tertutup, Minggu (8/1/2023). Dok: Muhammad Bagas/tvOne

Sebelumnya diberitakan, 8 parpol (partai politik) bertemu untuk membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang pada Minggu (8/1/2023) lalu. 

Pertemuan 8 parpol itu menghasilkan 5 poin kesepakatan. Salah satunya adalah soal sistem pemilu proporsional tertutup.

Mereka beramai-ramai menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka.

Lantas, apa saja sih kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup?

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup dilansir dari Antara:

Kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup:

1. Memperkuat partai politik melalui kaderisasi

2. Memberikan kesempatan lebih luas pada kader yang potensial

3. Menekan potensi politik uang

Kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup:

1. Mengurangi intensitas interaksi kader partai dengan pemilih

2. Kurang sesuai untuk partai kecil atau partai baru yang belum banyak dikenal

(nsi/saa/ant)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral