Pagar laut di Bekasi, Jawa Barat belum juga dibongkar. Keberadaanya pagar laut tersbut masih dikeluhkan nelayan setempat akses menuju laut masih tertutup pagar.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) siap untuk membayar denda administratif terkait pembangunan pagar laut tanpa izin di perairan Bekasi, Jawa Barat.Â
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan adanya sertifikat soal pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap, dua perusahaan pemilik SHGB mengenai pagar laut yang ada di perairan Bekasi, Jawa Barat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan segera melakukan pengecekan sertifikat pagar laut yang ada di Kabupaten Subang, Sumenep, hingga Kabupaten Pesawaran.
Menurut Pj Gubernur Bey Machmudin mengungkap, pengajuan PKKPRL itu bahkan sudah diajukan PT TRPN sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) disahkan pada 2020.
Menko AHY telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mengusut kasus SHGB di Laut Tangerang
Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menyebut, PNBP dari sektor ruang laut terus meningkat, hingga tahun ini tembus Rp833,18 miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan ruang laut tidak hanya menjadi sumber daya perikanan, tetapi juga mendukung pengembangan infrastruktur digital.
Ditjen PKRL KKP mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pengelolaan kelautan dan ruang laut mencapai Rp325 miliar, atau setara dengan 45,89%.