News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ruang Laut

KKP: 370 IUP di 153 Pulau Kecil Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Laut

KKP: 370 IUP di 153 Pulau Kecil Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Laut

KKP ungkap 370 IUP di 153 pulau kecil belum kantongi izin ruang laut. Tumpang tindih regulasi jadi sorotan, risiko lingkungan kian mengancam.
Pagar Laut Bekasi Belum Dibongkar, Nelayan Keluhkan Akses Mereka Masih Tertutup

Pagar Laut Bekasi Belum Dibongkar, Nelayan Keluhkan Akses Mereka Masih Tertutup

Pagar laut di Bekasi, Jawa Barat belum juga dibongkar. Keberadaanya pagar laut tersbut masih dikeluhkan nelayan setempat akses menuju laut masih tertutup pagar.
PT TRPN Siap Bayar Denda Administratif Akibat Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

PT TRPN Siap Bayar Denda Administratif Akibat Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) siap untuk membayar denda administratif terkait pembangunan pagar laut tanpa izin di perairan Bekasi, Jawa Barat. 
Nusron Sebut Kawasan PSN di Mauk Barat Belum Ada Sertifikat Soal Pagar Laut

Nusron Sebut Kawasan PSN di Mauk Barat Belum Ada Sertifikat Soal Pagar Laut

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan adanya sertifikat soal pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Menteri ATR Ungkap Dua Nama Perusahaan Pemilik SHGB Pagar Laut Bekasi

Menteri ATR Ungkap Dua Nama Perusahaan Pemilik SHGB Pagar Laut Bekasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap, dua perusahaan pemilik SHGB mengenai pagar laut yang ada di perairan Bekasi, Jawa Barat.
Menteri ATR Ungkap Segera Cek Sertifikat Pagar Laut Subang-Sumenep-Pesawaran

Menteri ATR Ungkap Segera Cek Sertifikat Pagar Laut Subang-Sumenep-Pesawaran

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan segera melakukan pengecekan sertifikat pagar laut yang ada di Kabupaten Subang, Sumenep, hingga Kabupaten Pesawaran.
Ribut Pagar Laut Bekasi, Pj Gubernur Ngaku Pemprov Jabar Tiga Kali Tolak Pengajuan PKKPRL PT TRPN: Ada Uang Mengalir ke Pemprov?

Ribut Pagar Laut Bekasi, Pj Gubernur Ngaku Pemprov Jabar Tiga Kali Tolak Pengajuan PKKPRL PT TRPN: Ada Uang Mengalir ke Pemprov?

Menurut Pj Gubernur Bey Machmudin mengungkap, pengajuan PKKPRL itu bahkan sudah diajukan PT TRPN sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) disahkan pada 2020.
Menko AHY Dorong Investigasi SHGB Ilegal di Laut Tangerang, Ada Penyelewengan Hukum yang Sistematis?

Menko AHY Dorong Investigasi SHGB Ilegal di Laut Tangerang, Ada Penyelewengan Hukum yang Sistematis?

Menko AHY telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mengusut kasus SHGB di Laut Tangerang
Menteri Trenggono Bongkar Ada Indikasi Reklamasi Ilegal di Pulau Pari, KKP Bakal Jatuhi Sanksi untuk PT CPS

Menteri Trenggono Bongkar Ada Indikasi Reklamasi Ilegal di Pulau Pari, KKP Bakal Jatuhi Sanksi untuk PT CPS

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjatuhi sanksi kepada PT CPS buntut kegiatan reklamasi ilegal di kawasan Pulau Pari.
KKP Catat PNBP Ruang Laut Tembus Rp833 Miliar, Bagini Gambaran Ekonomi Biru dan Perluasan Kawasan Konservasi ke Depan

KKP Catat PNBP Ruang Laut Tembus Rp833 Miliar, Bagini Gambaran Ekonomi Biru dan Perluasan Kawasan Konservasi ke Depan

Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menyebut, PNBP dari sektor ruang laut terus meningkat, hingga tahun ini tembus Rp833,18 miliar
Ruang Laut Bisa Dimanfaatkan untuk Infrastruktur Digital hingga EBT, KKP: Bisa Mendukung Ekonomi Digital

Ruang Laut Bisa Dimanfaatkan untuk Infrastruktur Digital hingga EBT, KKP: Bisa Mendukung Ekonomi Digital

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan ruang laut tidak hanya menjadi sumber daya perikanan, tetapi juga mendukung pengembangan infrastruktur digital.
KKP Optimalkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Ruang Laut, PNBP Capai Rp325 Miliar di Semester I 2024

KKP Optimalkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Ruang Laut, PNBP Capai Rp325 Miliar di Semester I 2024

Ditjen PKRL KKP mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pengelolaan kelautan dan ruang laut mencapai Rp325 miliar, atau setara dengan 45,89%.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Dinamika politik yang sangat cepat dan tantangan global yang kian kompleks menuntut ritme kerja pemerintahan yang cepat dan efektif.
Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Presiden Prabowo juga menyoroti masalah lingkungan hidup. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengelola masalah sampah secara masif dan terpadu.
Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada sudah akui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, sebut pengakuan belum cukup secara hukum.
Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Akhirnya Denada mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Meskipun sudah diakui gugatan sang anak tetap bergulir
Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai hari ini 2 Februari 2026 pemilik sertifikat tanah girik, petok hingga letter C tahun 1967-1997 sudah tidak berlaku lagi.
Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat jelaskan tentang amalan di malam Nisfu Sya'ban, kenali hadis yang shahih, dhaif, dan waspadai hadis palsu.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT