Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui perubahan daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan menyetujui daftar RUU Prioritas tahun 2025 dan 2026.
ogram Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang dibahas pada tahun 2025 memasukan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas sebut Presiden Prabowo berikan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersuara terkait isu adanya tax amnesty jilid ke-III
Wakil Ketua MRP RI. Hidayat Nue Wahid menyatakan jika RUU perampasan aset baru akan di serahkan ke DPR. Tapi terkesan DPR yang tak menyetujui padahal baru diajukan
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas karena ada kekhawatiran terjad
Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam Paguyuban Kades Lurah dan Perangkat Desa Se-kabupateb Purworejo akan gelar unjuk rasa di Jakarta
PKS tak ingin pembahasan RUU IKN dilakukan dengan terburu-buru dan minim partisipasi publik sehingga menjadi catatan merah kedua bagi kinerja DPR dan Pemerintah
Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengharapkan revisi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masuk dalam program legislasi nasional prolegnas
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengharapkan revisi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan sejumlah isu yang menjadi fokus dalam menjalankan fungsi pengawasan di masa sidang saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022â2023 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).